Sektor Kakao Indonesia Berpotensi Digitalisasi Transaksi Senilai 700 Juta Dollar

JAKARTA, DISWAY.ID-- Menurut laporan yang yang dirilis hari ini oleh Better Than Cash Alliance, Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture (PISAgro), dan Pemerintah Indonesia, lebih dari 1,4 juta petani kakao di Indonesia melakukan transaksi senilai $700 juta per tahunnya. 

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa mendigitalkan transaksi tersebut dapat membawa dampak baik bagi perekonomian Indonesia. 

BACA JUGA:Cek Keamanan Pangan di 12 Pasar Tradisional, Pastikan Bebas Boraks dan Formalin

BACA JUGA:Mantap! Bank Mandiri Raih Peringkat Satu Bank Pelat Merah Terbaik Versi Forbes

Sayangnya, sebagian besar para petani kakao di Indonesia masih mengandalkan uang tunai saat bertransaksi. 

Penggunaan uang tunai dapat menjadi keterbatasan yang signifikan dan menghambat potensi pertumbuhan sektor kakao, yang merupakan kontributor utama di bidang agrikultur Indonesia. 

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa para petani kakao di Indonesia sebagian besar masih mengandalkan uang tunai saat bertransaksi. 

Sayangnya, penggunaan uang tunai dapat menjadi keterbatasan yang signifikan dan menghambat potensi pertumbuhan sektor utama di bidang agrikultur Indonesia.

BACA JUGA:Syarat Khusus Jalur Zonasi PPDB Jakarta 2024, Orang Tua Wajib Tahu!

BACA JUGA:Pesawat Tempur F-16 Singapura Jatuh Usai Lepas Landas di Pangkalan Udara Tengah

Sektor kakao di Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Pasifik dan terbesar ketiga secara global. 

Di dalam negeri, sektor ini memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dengan kontribusi mencapai $700 juta terhadap PDB per tahunnya. 

Sektor ini juga menjadi mata pencaharian yang sangat penting bagi masyarakat daerah, terutama di Sulawesi yang menyumbang 70% dari produksi kakao secara nasional. Selain itu, laporan ini menemukan bahwa hampir sepertiga petani kakao adalah perempuan.

“Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memiliki tugas yang penting yaitu menjalankan 516 proyek inklusi keuangan di 38 provinsi. Berbagai inisiatif yang kami lakukan telah berhasil mengurangi kesenjangan indeks inklusi keuangan secara signifikan, dari 15% di tahun 2019 menjadi 4% di tahun 2022,” ujar Dr. Bayu Bandono selaku Direktur OJK Institute. 

Sumber: