Luhut Bilang BTS Tak Diperlukan Lagi Setelah Ada Starlink, Erick Thohir: Regulasinya Harus Diperhatikan

Luhut Bilang BTS Tak Diperlukan Lagi Setelah Ada Starlink, Erick Thohir: Regulasinya Harus Diperhatikan

Bahlil akui tak pernah bahas masuknya Starlink ke Indonesia, terutama terkait dengan teknis.--Instagram @starlink_idn

JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa dengan kehadiran layanan internet satelit milik Elon Musk, Starlink, maka Menara Base Transceiver Station (BTS) kini tidak lagi diperlukan.

Menurut Menteri Luhut, berbagai keunggulan yang ditawarkan oleh Starlink dapat dengan mudah mengatasi permasalahan pemerataan akses layanan internet, pembukaan akses pendidikan, hingga kesehatan yang lebih baik di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

BACA JUGA:Starlink Disebut Ganggu Bisnis Provider Internet Lokal, Kadin Rekomendasikan Ini ke Pemerintah

BACA JUGA:Mengenal Starlink Milik Elon Musk yang Beroperasi di Indonesia, Layanan Satelit Internet dengan Orbit Rendah

"Nggak perlu ada BTS-BTSan, orang udah ada Starlink," ujar Luhut dalam TalkShow yang diadakan di Menara Global, Jakarta Pusat pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin.

Namun, menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, payung regulasi Starlink juga harus diperhatikan agar nantinya tidak merugikan dan justru menguntungkan Indonesia.

"Persaingan harus terjadi, tapi pajak harus dibayar di sini, pembukaan lapangan pekerjaan harus ada di sini, transfer teknologi harus ada dan perlindungan konsumen,” kata Erick Thohir dalam keterangannya, Jumat 7 Juni 2024.

BACA JUGA:Kelebihan dan Kekurangan Starlink Milik Elon Musk yang Resmi Beroperasi di Indonesia, Bisa Jangkau Daerah Terpencil

BACA JUGA:Puskesmas di Daerah Terpencil Kini Dilengkapi Akses Internet Starlink, Input Data Imunisasi Lebih Cepat

“Starlink saya rasa sangat diperlukan untuk daerah-daerah terpencil, tapi kalau Starlink ini misalnya nanti dipakai untuk sosial media apalagi ada pornografi, itu berarti kan masyarakat kita di desa akan bisa akses pornografi," tambahnya.

Erick juga menambahkan bahwa pada dasarnya, Pemerintah selalu terbuka dengan kemungkinan kerja sama, serta memberi ruang kepada perusahaan telekomunikasi global, nasional, dan perusahaan telekomunikasi milik negara untuk berkompetisi. 

BACA JUGA:Starlink Resmi Meluncur di Indonesia, Budi Arie Minta Tetap Bayar Pajak dan Tak Ada Keistimewaan

BACA JUGA:Jokowi Full Senyum, Starlink Punya Elon Musk Mau Tanam Investasi di Indonesia

Sebab, dari sanalah perusahaan-perusahaan itu dapat saling bersaing untuk meningkatkan kapasitas untuk menyediakan layanan terbaik bagi masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads