Respons Ketua KPK Soal Sindiran Luhut Mengenai OTT yang Disebut Kampungan

JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pamolango menanggapi pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut jika operasi tangkap tangan (OTT) itu kampungan.

Ia menyarankan agar maksud pernyataan tersebut ditanyakan langsung ke Luhut.

BACA JUGA:Gugatan Ijazah Palsu Jokowi Kalah di Pengadilan, Otto Hasibuan: Hentikan Narasi Negatif!

BACA JUGA:Luhut Ungkap Hutang Indonesia Masih Aman: Bisa Bangun IKN hingga Biayai Program Makan Bergizi

"Tanya beliau apa alasannya," kata Nawawi usai rapat bersama Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024.

Nawawi menyebut bahwa tindak pidana korupsi masih tetap marak di tengah digitalisasi yang berkembang di Indonesia.

Oleh karena itu, ia mengatakan OTT masih diperlukan karena digitalisasi belum bisa bisa mencegah praktik korupsi secara sepenuhnya.

"Nyatanya bahwa digitalisasi belum bisa memberi jawaban semua. Kalau negara ini tetap masih ramai soal korupsi itu, meskipun digitalisasi sudah sedemikian maju,” ujar Nawawi.

BACA JUGA:Anggap Penyidik KPK Semena-mena, Kuasa Hukum Hasto PDIP Resmi Lapor ke Dewas

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti masih adanya koruptor di Indonesia. Ia pun mengaku tak setuju jika KPK melakukan OTT.

"Dulu saya di-bully, dibilang kenapa Pak Luhut enggak setuju OTT? Ya, enggak setujulah. Kalau bisa tanpa OTT, kenapa bisa OTT? Kan, kampungan itu, nyadap-nyadap telepon, tahu-tahu nyadap dia lagi bicara sama istrinya, 'Wah enak tadi malam Mam', katanya. Kan repot," ucap Luhut di Pencanangan Hari Kewirausahaan Nasional dan Ulang Tahun HIPMI ke-52 di Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.

"Ya kan, sorry ya, itu kan enggak benar," lanjutnya.

BACA JUGA:Pahala Nainggolan Ungkap Kriteria Calon Pimpinan KPK, Integritas yang Utama!

Luhut menjelaskan, seharusnya digitalisasi bisa jadi kunci pencegahan korupsi. Dia mencontohkan, Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA), yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai sistem satu pintu pengelolaan minerba di Indonesia jadi salah satunya.

Sumber: