Prabowo Bantah Rencana Naikkan Rasio Utang RI Jadi 50 Persen PDB

JAKARTA, DISWAY.ID -- Anggota tim gugus tugas bidang keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono memastikan presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, tidak berencana untuk meningkatkan rasio utang negara hingga 50 persen, dari produk domestik bruto (PDB).

Hal ini diungkapkannya kepada Reuters dalam wawancara yang dikutip Sabtu, (15/6/2024).

“Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi,” kata Thomas. 

BACA JUGA: Hari Demam Berdarah ASEAN, Tingkatkan Pencegahan Demam Berdarah dengan Cara ini

BACA JUGA: ratusan Karyawan Tokopedia TikTok Shop Kena PHK, Segini Besaran Pesangon yang Bakal Diterima

Pernyataan ini juga menyangkal laporan sebelumnya oleh Bloomberg yang menyatakan rumor tersebut, dan telah merugikan mata uang negara dan pasar obligasi Indonesia.

Mata uang rupiah turun sebesar 0,9 persen dan imbal hasil obligasi melonjak pada hari Jumat, (14/6) kemarin.

Thomas lebih lanjut mengatakan bahwa Prabowo belum menetapkan target tingkat utang apa pun dan akan mematuhi batasan hukum yang berlaku mengenai metrik fiskal.

Sebelumnya pada bulan lalu, Prabowo yang akan menjabat pada bulan Oktober nanti mengatakan bahwa Indonesia harus “lebih berani” untuk memasukkan program pembangunan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen untuk negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Namun Prabowo juga berulang kali berjanji untuk mematuhi batasan defisit anggaran.

BACA JUGA: Desta Mahendra Diduga Dapat Akses Khusus Buat di Kursi VVIP GBK? Netizen Berdebat di Kolom Komentar Instagramnya

BACA JUGA: Sambut Idul Adha, Grab Indonesia dan OVO Sumbang 4 Ekor Sapi Limosin ke pengemudi Ojol

“Penting untuk dicatat, itulah alasan Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut,” kata Thomas. 

Prabowo pun memastikan bahwa dalam penjajakan antara tim gugus tugas Prabowo dan tim Menteri Keuangan Sri Mulyani fokus pada peningkatan pendapatan negara.

Sumber: