Ramai Soal Kasus Demurrage Beras BULOG, Ini Penjelasan Bapanas

JAKARTA, DISWAY.ID -- Setelah sempat membuat resah, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi akhirnya menjelaskan, bahwa demurrage bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan.

Menurut Arief Prasetyo Adi, demurrage merupakan hal yang lazim dalam kegiatan ekspor impor. 

Arief Prasetyo Adi mengatakan, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan bongkar muat dan itu lumrah terjadi, sehingga bisa diperhitungkan secara business to business (B2B).

BACA JUGA:Lakukan Kunjungan ke Galeri Menong di Purwakarta, Ini Dia Permintaan Para Pelaku UMKM ke Mendag Zulhas

BACA JUGA:Dolar AS Terbang Tinggi, Asosiasi Penerbangan Wanti-wanti Tiket Pesawat Bakalan Naik

"Terkait demurrage nanti yang paling tepat untuk menjawab Bapak Dirut Bulog, karena demurrage itu belum selesai hitungannya, mencakup ada shipping line, ada insurance, untuk ekspor impor itu hal yang biasa,"kata " terang Arief dalam keterangan tertulis resminya pada Kamis (20/06).

Jadi, kata Arief, pada saat orang mengekspor atau mengimpor, bisa karena hujan atau hal lainnya, jadi tidak bisa bongkar.

Lebih lanjut, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memberi kepastian total stok beras yang dikelola Bulog berada dalam posisi yang aman dan mencukupi.

Dengan total saat ini 1,7 juta ton dan akan terus bertambah seiring penyerapan produksi dalam negeri, Arief meyakini seluruh program intervensi pemerintah bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

"Sampai tengah Juni, Bulog konsisten menyerap produksi dalam negeri dan totalnya sudah hampir 700 ribu ton. Bulog bergerak melakukan itu melalui berbagai program yang baik sekali.

BACA JUGA:Basuki Lantik 7 Pejabat Baru di Kementerian PUPR: Harus Kerja Keras!

BACA JUGA:Resmi Lepas Ekspor Baja di Purwakarta, Mendag Zulhas Apresiasi Kinerja Pabrik Tata Metal Lestari

Ada program Jemput Gabah, program Mitra Petani, dan program Makmur. Dengan ini, terlihat pemerintah itu sangat fokus dalam memperkuat stok, terutama untuk menabung beras sebagai CPP (Cadangan Pangan Pemerintah)," Tutupnya.

Senada dengan yang dikatakan Arief, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menambahkan bahwasanya demurrage itu adalah biaya yang timbul karena keterlambatan bongkar muat di pelabuhan.

Sumber: