BSSN Sebut Backup Pusat Data Nasional Bermasalah Karena Tata Kelola, Meutya Hafid: Ini Kebodohan, Pak!

JAKARTA, DISWAY.ID - Rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berlangsung memanas. 

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyoroti tidak adanya backup Pusat Data Nasional (PDN) atas serangan siber yang telah berlangsung sepekan terakhir.

BACA JUGA:Senyum Kecut Menkoinfo Dicecar Anggota Dewan Karena Gagal Lindungi Data PDN: Kenapa Salahkan yang Punya Data!

BACA JUGA:Kronologi Runtuhnya Server Pusat Data Nasional yang Bikin Pelayanan Publik Terganggu, Bermula dari Surabaya

Menurut politisi Golkar itu masalah tersebut terjadi bukan disebabkan tata kelola. Melainkan lantaran kebodohan instansi terkait yang tak mampu memitigasi serangan siber.

Pernyataan menohok itu disampaikan Meutya dalam rapat kerja Komisi I dengan Kominfo dan BSSN,

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian yang dicecar atas sengkarut PDSN 2 yang bobol, mengatakan serangan siber itu terjadi karena masalah tata kelola.

"Kita ada kekurangan di tata kelola, kita memang akui itu, dan itu yang kita laporkan juga, karena kita diminta apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan," kata Hinsa.

Kurang srek mendengar penjelasan itu, Meutya langsung menginterupsi pernyataan Hinsa. Mantan jurnalis itu berpandangan bahwa serangan siber yang terjadi bukan didasari tata kelola.

BACA JUGA:Sedang Berlangsung, Kominfo dan BSSN Penuhi Panggilan Komisi I DPR untuk Jelaskan Gangguan Server PDN akibat Ransomware!

BACA JUGA:Menkominfo Budi Arie Sebut Judi Online Merambah ke Semua Profesi, Termasuk Karyawannya

"Kalau nggak ada backup itu bukan tata kelola sih Pak, kalau alasannya ini kan kita nggak hitung Surabaya, Batam backup kan karena cuma 2%, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih, Pak," ujar Meutya.

"Punya Data Nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ke beberapa kementerian belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Yang paling patuh imigrasi saya dengar itu yang paling nggak selamat," sambungnya.

Meutya lantas mempertanyakan apa langkah BSSN dalam menghadapi situasi ini. Menurutnya, kasus yang berulang ini bukan disebabkan tata kelola, melainkan disebabkan kebodohan.

Sumber: