Isu Mark Up Impor Beras Berujung Pelaporan BULOG dan Bapanas ke KPK, Peneliti Ungkap Dampaknya ke Masyarakat

JAKARTA, DISWAY.ID-- Beberapa hari yang lalu, dunia perekonomian Indonesia dikejutkan dengan kabar pelaporan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Direktur Utama Perum Bulog ke KPK atas tuduhan tindak pidana korupsi impor beras dan tertahannya stok beras di Tanjung Priok atau demurrage.

Merespon tuduhan ini, Dirut Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi membantah dengan tegas segala tuduhan di atas. Menurutnya, tertahannya bongkar muat stok beras atau Demurrage ini bisa dipengaruhi oleh faktor lain, seperti faktor cuaca.

BACA JUGA:Bulog dan Bapanas Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Korupsi Impor Beras, Ini Tanggapan Bos Bulog

BACA JUGA:Kepala Bapanas dan Bulog Dilaporkan ke KPK Atas Mark Up Impor Beras

"Jadi misalnya dijadwalkan 5 hari, menjadi 7 hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur, dan sebagainya," Ujar Bayu dalam keterangan resminya pada Kamis 4 Juli 2024 kemarin.

Namun menurut Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Eliza Mardian, persoalan Demurrage ini akan segera menjadi kekhawatiran baru bagi para masyarakat jika tidak segera ditangani. Pasalnya, Demurrage akan berdampak biaya biaya logistik dan penyimpanan. 

"Kalau tidak ada subsidi dari Pemerintah, ya solusinya nanti biaya logistik dan penyimpanan itu akan diteruskan ke masyarakat, dan nantinya berpengaruh ke harga beras di pasaran," ujar Eliza dalam keterangan resminya pada Sabtu 6 Juli 2024.

BACA JUGA:Perum Bulog Beberkan Soal Mark Up Harga Impor Beras

BACA JUGA:Ramai Soal Kasus Demurrage Beras BULOG, Ini Penjelasan Bapanas

Untuk itulah, Eliza menilai bahwa proses importasi beras ini memerlukan evaluasi yang ketat dari semua pihak terkait untuk memperbaiki sistem yang ada. 

"Telusuri dulu alasan kenapa proses bongkar muat itu bisa lama. Selain itu, Pemerintah juga bisa menjadikan isu ini sebagai bahan evaluasi," tambahnya.

Saat ini, Perum BULOG juga mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras sebesar 3,6 juta ton dari Kementerian Perdagangan. 

Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton. Impor dilakukan oleh Perum BULOG secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.

Sumber: