Kolaborasi Kemenkumham dan Pemprov Banten Lewat Festival Layanan Hukum dan HAM

Yasonna menambahkan, agar terus ditingkatkan sehingga pada tahun 2029 sebanyak total 1.552 (seribu lima ratus lima puluh dua) Desa/Kelurahan di Provinsi Banten harapannya sudah diresmikan menjadi Desa/Kelurahan sadar hukum.

Program desa sadar hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu modal besar bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan global.

Karena suatu daerah yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi, sangat mendukung iklim investasi. Hal tersebut erat kaitannya dengan upaya pemerintah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat  dengan memperluas akses keadilan, terutama bagi masyarakat tidak mampu. 

"Mari kita tingkatkan kolaborasi antar instansi bahkan dengan pelibatan masyarakat secara langsung dalam pembinaan hukum nasional untuk menyongsong Indonesia Emas 2045," tutup Menkumham.

BACA JUGA:Resmi Dinaturalisasi, Ini Isi Sumpah WNI yang Diucapkan Justin Hubner di Kemenkumham

Kemenkumham melalui Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Banten menyelenggarakan festival layanan publik di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang.

Dalam rangka Peringatan Hari Pengayoman ke 79, festival yang mengangkat tema "Semakin Dekat Dengan Masyarakat" ini menyajikan berbagai pelayanan publik.

Pelayanan itu diantaranya layanan pendaftaran kekayaan intelektual, layanan pendaftaran perseroan, layanan kenotariatan, layanan konsultasi dan bantuan hukum gratis, layanan pembuatan paspor dan layanan pemasyarakatan. Selain festival pelayanan, Kemenkumham Banten juga meresmikan serta mengukuhkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Sumber: