Pakar Komunikasi Politik Mewanti-wanti Bahaya Bayang Kartel Politik Pilkada 2024

Sejalan dengan pesan Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79, menegaskan bahwa  rakyat harus diberi hak untuk memilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan kehendak mereka, bukan yang dipaksakan oleh kekuatan politik tertentu. Demokrasi  harus memungkinkan rakyat untuk merdeka sepenuhnya dalam menentukan pemimpin mereka.

Pentingnya rekam jejak calon pemimpin

Pemaksaan calon pemimpin yang belum mumpuni, yang tidak memiliki kapasitas atau rekam jejak yang jelas, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap esensi demokrasi itu sendiri.

"Pemimpin yang sejati, seperti yang disebutkan oleh Megawati, adalah mereka yang lahir dari kehendak rakyat dan memiliki kualitas kepemimpinan yang terbukti, bukan hanya citra yang dibangun oleh media atau kekuatan politik tertentu," katanya. 

Pernyataan ini selaras dengan keprihatinan yang muncul dari realitas politik Indonesia saat ini, di mana pemimpin yang muncul ke permukaan seringkali bukanlah mereka yang memiliki prestasi atau kemampuan yang baik, melainkan mereka yang tidak mempuni tetapi dipaksakan dengan menggunakan kekuasaan politik.

Megawati juga mengingatkan bahwa proses pencarian pemimpin oleh rakyat tidak boleh dimanipulasi. Proses ini harus benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, bukan kehendak elite politik. Demokrasi Pancasila, yang menjadi fondasi bangsa ini, menuntut agar pemimpin yang dipilih adalah mereka yang mampu mengemban amanat rakyat dengan integritas dan kemampuan yang jelas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses demokrasi seringkali diintervensi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga rakyat tidak dapat memilih dengan bebas.

Inilah yang harus menjadi perhatian kita semua dalam menjaga agar demokrasi tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Indonesia saat ini berada dalam situasi yang kritis. Banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk dominasi kartel politik yang semakin mengakar dalam sistem politik. Namun, dengan komitmen dari semua pihak, termasuk partai politik, lembaga negara, dan masyarakat, demokrasi Pancasila dapat tetap hidup dan berfungsi dengan baik.

Masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif rakyat dalam proses politik.

Pernyataan Megawati juga menekankan bahwa dalam menjaga demokrasi Pancasila, integritas pemimpin menjadi sangat penting. Pemimpin yang sejati adalah mereka yang memiliki integritas, jujur, dan berkomitmen untuk melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok atau pribadi.

Pemimpin yang demikianlah yang mampu menjaga agar demokrasi tetap hidup dan tidak terdistorsi oleh kekuatan-kekuatan yang merusak.

"Tugas partai politik adalah mencari pemimpin yang terbaik, bukan sekadar alat untuk meraih kekuasaan. Untuk menjaga tegaknya nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi, elit politik harus kembali kepada cita-cita pendiri bangsa. Politik harus menjadi alat untuk membangun peradaban, bukan sekadar untuk merebut kekuasaan. Demokrasi Pancasila harus menjadi acuan dalam berpikir, bertindak, dan bernalar dalam politik," ungkapnya. 

BACA JUGA:Benny Susetyo: Merayakan Waisak dalam Semangat Pancasila, Meneguhkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Demokrasi Pancasila harus menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan partai atau orang yang menggunakan kekuasaannya untuk membeli partai dan menjadikannya sebagai alat kepentingan politik semata. Dalam konteks ini, kualitas demokrasi menjadi sangat penting.

Demokrasi yang berkualitas adalah demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak, prestasi, dan kemampuan yang jelas. Demokrasi yang berkualitas juga adalah demokrasi yang tidak terdistorsi oleh pengaruh uang atau kekuatan politik tertentu.

Namun, kenyataannya, demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari ideal. 

Sumber: