PDIP Soroti Kejanggalan Panja RUU Pilkada, TB Hasanuddin: Itu Hanya Set-Set-Set Ketok Aja!
Anggota Baleg DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin--Anisha Aprilia
JAKARTA, DISWAY.ID - Anggota Baleg DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin melihat ada kejanggalan dalam kesepakatan Panja RUU Pilkada soal putusan MK nomor 60 dan 70 tentang persyaratan calon maju Pilkada.
Ia menyebut putusan yang diketok tak sesuai dengan yang dicetak.
"Hari ini mau dipelajari karena ada seolah-olah ditayangkan seolah-olah sesuai dengan keputusan MK tapi ternyata setelah dipelajari tidak sesuai," kata TB Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.
Menurutnya, bahan-bahan soal putusan MK tak ditampilkan. Sehingga ia mencium keanehan.
BACA JUGA:Saat Putusan MK Soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dimentahkan DPR, Kaesang Makin di Atas Angin!
"Iya, itu hanya set-set-set ketok aja begitu ya. Jadi begini, tadi yang ditayangkan itu konon sudah sesuai dengan putusan MK. Setelah diprint ternyata tidak, gitu," tutur dia.
"Ini kan setelah ini masih ada pembicaraan. Kami fraksi mau diskusi dulu hasil print-print-nannya bukan hasil yang ditayangkan," imbuh Hasanuddin.
Sebelumnya, Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada menyepakati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perubahan syarat ambang batas atau threshold.
BACA JUGA:PDIP Kaget DPR Mendadak Rapat Soal UU Pilkada: Kok Tiba-tiba, Padahal Udah Diuji di MK
Akan tetapi, putusan itu hanya berlaku pada partai politik (parpol) non-DPRD.
"Disetujui Panja 21 Agustus 2024, usulan DPR," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi dalam rapat kerja bersama pemerintah di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Rabu, 21 Agustus 2024.
“Ini sebenarnya kan mengadopsi putusan MK yang mengakomodir partai nonparlemen bisa mencalonkan kepala daerah. Jadi sudah bisa mendaftarkan juga ke KPU, kan sebelumnya nggak bisa, setuju ya?” kata Awiek.
BACA JUGA:Viral Logo Garuda Biru Peringatan Darurat Ramai di Medsos usai DPR Tolak Putusan MK, Ini Artinya!
Dalam rapat ini Panja membahas usulan perubahan substansi Pasal 40 UU Pilkada setelah putusan MK. Berikut ini draf yang ditampilkan dan dibacakan dalam rapat dan kemudian disetujui:
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
