KPK Cecar Kepala BPBD Provinsi Maluku Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami

Diberitakan sebelumnya, tim penyidik KPK bersama auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pemerintah (BPKP) melakukan pengecekan fisik terhadap shelter tsunami di NTB, Kamis, 8 Agustus 2024. 

BACA JUGA:KPK Dorong Percepatan Program Pencegahan Korupsi di Pemrov Papua Selatan

Kegiatan itu dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara. Dalam hal ini, KPK belum memberikan kabar terkini dari kegiatan tersebut. 

Dalam perkara ini, lembaga antirasuah sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka namun belum mengumumkan identitas mereka. 

Hal itu akan disampaikan KPK bersamaan dengan konstruksi lengkap perkara pada saat penahanan dilakukan. 

Kasus ini merugikan keuangan negara sekitar kurang lebih Rp19 miliar.

Sumber: