Soal Wacana Tarif KRL Berbasis NIK, Pramono: Transportasi Publik Tak Boleh Membeda-bedakan Kelas

JAKARTA, DISWAY.ID-- Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung turut angkat bicara terkait kebijakan subsidi KRL Jabodetabek berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

Pramono mengaku belum mempelajari detail wacana tersebut. Namun, ia berpandangan transportasi umum haruslah bersifat adil. 

BACA JUGA:Temui Warga Jakarta, Pramono Belanja Masalah: Ada yang Keluhkan Aksi Premanisme di Tanjung Priok

BACA JUGA:Atasi Macet, Pramono Ingin Buat Jalan Elevated Khusus Sepeda dan Motor di Jakarta

Artinya, semua warga baik yang kurang mampu maupun dari kalangan menengah ke atas diperbolehkan untuk menikmatinya.

"Tetapi yang paling penting adalah apapun transportasi publik itu harus fairness bagi siapa saja," kata dia di Rumah Cemara, Jakarta Pusat, Senin, 2 September 2024.

Dia menegaskan, transportasi publik tidak boleh diperuntukkan bagi pihak tertentu. Namun, harus didesain untuk semuanya.

BACA JUGA:Pramono Sentil Program Ridwan Kamil Soal Jakarta yang akan Diubah Seperti Dubai

BACA JUGA:Pramono Bocorkan Sosok Ketua Timses Pramono-Rano di Pilkada Jakarta

"Tidak boleh membedakan kelas kalau yang namanya transportasi publik. Harus misalnya orang yang menerima bansos, enggak bisa, harus semuanya diperlakukan sama," kata Pramono yang berpasangan dengan Rano Karno itu.

"Karena ini transportasi publik. Kalau saya berpendapat itu ya," sambungnya.

Diketahui, Pemerintah tengah mengkaji kebijakan subsidi KRL Commuterline Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan(NIK).

BACA JUGA:Jubir Sebut Belum Ada Diskusi Anies Bergabung dengan Tim Pemenangan Pramono-Rano

BACA JUGA:Pramono-Rano Karno Serukan Tagline Jakarta Menyala, Ini Maknanya

Sumber: