P2G Beri PR ke Pemerintahan Prabowo-Gibran soal Tata Kelola Guru

BACA JUGA:Guru Besar FKUI Sebut Nepal Lebih Baik Atasi Kematian pada Ibu Hamil, Ini 3 Kuncinya

BACA JUGA:Cerita Guru Besar UI Pernah Alami Bullying saat Pendidikan Dokter Spesialis, Dikerjain Senior

Masalahnya, PMM yang dilakukan secara mandiri juga berpotensi menimbulkan distorsi pada kurikulum Merdeka Belajar.

"Banyak kami temukan juga bagaimana implementasi kurikulum itu, khususnya kurikulum Merdeka Belajar di lapangan, di sekolah-sekolah, banyak mengalami distorsi atau miss konsepsi."

Menurutnya, problematika ini bisa dioptimalkan dengan memanfaatkan stakeholder, seperti organisasi profesi, LPTK, komunitas belajar, LPPK, maupun MGMP.

Sedangkan dari sisi kesejahteraan guru, ia mengapresiasi komitmen pemerintahan baru yang berjanji menetapkan upah minimum bagi guru non-ASN.

BACA JUGA:Dapat Tambahan Anggaran, Kemendikbudristek Janji Bakal Tingkatkan Kesejahteraan Guru dan Dosen

BACA JUGA:PERBASI Datangkan Phil Handy ke Jakarta, Momen Spesial Penghujung Kepengurusan Periode 2019-2023

Selanjutnya terkait dengan distribusi guru yang masih kekurangan di daerah, tetapi justru berlebih di kota-kota besar.

Padahal secara statistik, jumlah guru di Indonesia cukup memenuhi kebutuhan.

"Menurut data BPS, jumlah guru kira-kira 3,3 juta se-Indonesia. Jumlah murid kira-kira 58 juta orang. Berarti 1 guru mengajar 15 murid, artinya ideal," paparnya.

"Tapi kenapa kita menjadi seolah-olah kekurangan guru sampai 1,3 juta karena guru-guru tersebut terkonsentrasi di daerah atau di perkotaan sehingga distribusinya menjadi masalah."

Bahkan, ia menemukan sebuah sekolah di wilayah Nusa Tenggara yang hanya memiliki satu guru PNS.

Sedangkan janji pemerintah untuk mengangkat guru honorer menjadi PPPK hanya bersifat solusi jangka pendek.

BACA JUGA:Kaki Habib Bahar Dicium Santri, Guru Gembul di Rabithah Alawiyah: Betapa Sakit Hati dan Marahnya Kaum Muslimin

Sumber: