Indonesia Dilanda Krisis Ketimpangan Sosial, Pengamat Ekonomi Sarankan Begini

Indonesia Dilanda Krisis Ketimpangan Sosial, Pengamat Ekonomi Sarankan Begini

Indonesia Dilanda Krisis Ketimpangan Sosial, Pengamat Ekonomi Sarankan Begini-Disway/Bianca Chairunisa-

JAKARTA, DISWAY.ID-- Deflasi beruntun masih terus melanda dunia perekonomian Indonesia selama empat bulan berturut-turut. 

Bahkan, deflasi ini diperkirakan akan berlanjut hingga bulan Oktober 2024 ini. Tidak hanya itu, sejumlah pengamat ekonomi juga mengungkapkan bahwa deflasi ini juga menjadi penanda dari adanya ketimpangan ekonomi yang semakin menganga.

BACA JUGA:Deflasi Semakin Parah, Ekonom Ungkap Pengaruh Ketimpangan Kelas

BACA JUGA:Tidak Hanya Penurunan Daya Beli, Ekonom Sebut Deflasi Dipicu Perubahan Pola Belanja

Menurut Ekonom sekaligus Dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Achmad Nur Hidayat, ketimpangan ini dapat berpotensi untuk menimbulkan dampak buruk terhadap stabilitas sosial. 

Menurutnya, sejarah sendiri sudah membuktikan bahwa kesenjangan yang tidak tertangani dapat memicu ketidakpuasan sosial yang lebih besar, berujung pada masalah-masalah sosial seperti meningkatnya kriminalitas atau konflik horizontal.

"Jika kita melihat lebih dalam, fenomena ini memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi yang ada belum berhasil menjawab persoalan mendasar terkait pemerataan kesejahteraan," ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Selasa 1 Oktober 2024.

BACA JUGA:Deflasi 4 Bulan serta Inflasi yang Tidak Membaik, Ekonom INDEF Peringatkan Potensi Krisis Ekonomi

BACA JUGA:Deflasi Sebabkan Harga Pangan Turun Drastis, Penjual Ungkap Kekhawatiran Ini

Menurut Achmad, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi ketimpangan ini. Salah satunya adalah dengan memperkuat kebijakan redistribusi ekonomi. 

Dalam hal ini, Pemerintah bisa mengambil langkah untuk memperbaiki sistem perpajakan, memastikan bahwa kelompok berpenghasilan tinggi berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan negara. 

"Pajak yang progresif dan efektif dapat digunakan untuk membiayai program-program kesejahteraan sosial yang tepat sasaran, seperti subsidi kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat bawah," jelas Achmad.

Selain itu, Achmad melanjutkan, kebijakan yang mendorong pertumbuhan UMKM, memberikan akses terhadap modal bagi masyarakat kecil, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih inklusif sangat diperlukan. 

BACA JUGA:Harga Bahan Pangan Pasar Tradisional di Depok Turun Drastis Buntut Kabar Deflasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads