Pemimpin Perempuan Bukan Berarti Berpihak pada Perempuan, Pengamat: Keterwakilan Perempuan itu Beyond Numbers

JAKARTA, DISWAY.ID -- Isu perempuan, seperti diskriminasi, kekerasan, dan sebagainya, hingga saat ini masih belum tuntas di Indonesia.

Keterlibatan perempuan dalam pemerintahan pun menjadi penting untuk menyuarakan isu ini dalam setiap pengambilan kebijakan dan menjalankan program pemberdayaan perempuan.

Dengan terlibatnya perempuan diharapkan suara-suara para perempuan dapat diwakilkan dan sampai ke meja parlemen.

BACA JUGA:Di Debat Dimyati Sebut Tugas Gubernur Terlalu Berat untuk Wanita, Pengamat: Diskriminasi Perempuan

Namun demikian, nyatanya isu perempuan hingga saat ini belum tuntas, bahkan dengan banyaknya pemimpin perempuan dalam pemerintahan, seperti Ketua DPR RI Puan Maharani yang menjabat selama dua periode.

Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Permudem) Titi Anggraini menegaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam hal ini tidak bisa hanya dilihat dari jumlahnya.

"Kalau bicara soal keterwakilan perempuan kan beyond numbers, bukan hanya soal angka-angka, tapi juga bagaimana angka itu bisa berdampak pada substansi," kata Titi di Jakarta, 17 Oktober 2024.

Substansi dari parlemen sendiri meliputi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

BACA JUGA:Tim Presisi Polres Metro Tangerang Kota Pergoki Dua Pemuda Bawa Ribuan Butir Obat Terlarang

Ketiga fungsi tersebut seharusnya berkontribusi pada pemenuhan hak-hak perempuan.

Namun demikian, perlu diketahui bahwa keberpihakan pada keterwakilan perempuan dipengaruhi dari banyak perspektif, termasuk jumlah.

"Kan kalau bicara voting, kalau jumlah perempuan kurang dari 30 persen, tentu dia akan mengalami kesulitan untuk memenangi sebuah proses pengambilan keputusan."

Sementara untuk keterwakilan suara perempuan, ia menilai bahwa politikus perempuan tidak bisa dilihat sebagai individu tunggal.

BACA JUGA:Seorang Ibu dan Bayinya Ditemukan Tewas di Sawangan Depok

Sumber: