Kabinet Merah Putih Gemuk, Akademisi Soroti Anggaran Gaji Terancam Membengkak

JAKARTA, DISWAY.ID -- Banyaknya jumlah Menteri dan Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, beban anggaran negara yang diperlukan untuk menggaji para Menteri dan Wakilnya sudah dipastikan akan bertambah jumlahnya. 

Bahkan, anggaran gaji para Menteri dan Wakilnya diperkirakan akan mencapai Rp91,52 hingga Rp390 miliar per tahun.

Menurut keterangan Ekonom sekaligus Dosen Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Achmad Nur Hidayat, persoalan penggunaan anggaran terletak pada struktur pemerintahan yang terlalu besar, atau yang sering disebut sebagai "kabinet obesitas”.

BACA JUGA:Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik Dicecar Penyidik KPK soal Kedekatannya dengan Tersangka

BACA JUGA:Prabowo Nilai Program Studi Banding ke Luar Negeri Tidak Perlu, Ini Kata Ekonom

“Ketika sebuah kabinet memiliki terlalu banyak menteri dan staf pendukung, pengeluaran untuk gaji, fasilitas, dan operasional juga semakin besar. Beban biaya untuk menopang kabinet yang besar tetap akan menjadi masalah yang membebani anggaran negara,” ujar Achmad saat dihubungi oleh Disway pada Kamis 24 Oktober 2024.

Dalam hal ini, Achmad juga menyoroti usulan Presiden Prabowo Subianto untuk meniadakan program Studi Banding ke luar negeri.

Menurutnya, langkah ini tampaknya tidak sepenuhnya mencerminkan komitmen untuk melakukan efisiensi secara menyeluruh.

“Dalam konteks efisiensi anggaran, pemerintah harusnya lebih berani dan konsisten dalam melakukan perampingan birokrasi, termasuk merasionalisasi jumlah kementerian, lembaga, dan pegawai pemerintah yang tidak efisien,” pungkas Achmad.

BACA JUGA:Krista Exhibitions Siap Dukung Pertumbuhan Industri Kreatif di Indonesia, dengan Gelar PRO AVL 2024

BACA JUGA:Perilaku Gen Z Beri Keuntungan Perbankan, Layanan Online Buat Tak Bergantung dengan Kantor Cabang

Melanjutkan, Achmad juga menambahkan bahwa jika pemerintah hanya berfokus pada penghematan di sektor-sektor kecil seperti studi banding, sementara struktur pemerintah tetap besar dan boros, maka upaya penghematan ini akan terasa inkonsisten.

“Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi secara komprehensif, tidak hanya membatasi kegiatan yang terlihat kurang relevan tetapi juga menyederhanakan struktur pemerintah secara keseluruhan,” tegas Achmad.

Dalam hal ini, Achmad menilai bahwa adanya reformasi birokrasi berupa penggabungan kementerian yang memiliki fungsi serupa, mengurangi jumlah staf ahli yang sering kali berlebihan, serta meninjau kembali anggaran operasional di berbagai lembaga Pemerintah. 

Sumber: