Komitmen Pj. Gubernur Teguh Menyediakan Hunian Berkualitas Warga Berpenghasilan Rendah di Jakarta

JAKARTA, DISWAY.ID -- Kebutuhan hunian berkualitas bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Jakarta kian meningkat.

Karena itu, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan, penyediaan rumah layak huni MBR termasuk dalam program Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) DKI Jakarta 2025.

BACA JUGA:Warga Kolong Jembatan Pakin Akan Direlokasi ke Rusun, Teguh Setyabudi: Mereka Diprioritaskan!

BACA JUGA:Cari Kamar Sewa yang Terjangkau, Ratusan Masyarakat di Rusun Pasar Rumput

Pj. Gubernur Teguh menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengupayakan akses kepemilikan rumah yang layak, terjangkau, dan aman bagi warga MBR yang belum memiliki rumah.

BACA JUGA:Warga Kolong Jembatan Pakin Akan Direlokasi ke Rusun, Teguh Setyabudi: Mereka Diprioritaskan!

BACA JUGA:Dokter: 3 dari 4 Penderita Diabetes Alami Gangguan Kesehatan Jiwa Hingga Depresi

Salah satunya melalui Rumah Susun Sewa (Rusunawa). 

"Untuk RW (Rukun Warga) kumuh, upaya peningkatan permukiman berkualitas terus kami lakukan, sehingga kantong-kantong permukiman kumuh di Jakarta semakin berkurang," ucap Teguh dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, mengutip siaran resmi Pemprov DKI, pada Jumat, 15 November 2024.

Pernyataan Pj. Gubernur Teguh tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI Jakarta Tahun 2025. Ini merupakan kelanjutan kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta atas Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

“Saya beserta jajaran eksekutif menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran, dan pendapat dari fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta atas materi Raperda ini,” kata Pj. Gubernur Teguh pada Senin, 11 November 2024.

Sebelumnya, saat meninjau Open House Rusunawa Pasar Rumput di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Teguh mengemukakan, harga sewa rusunawa Rp 1.250.000 per bulan sesuai arahan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

BACA JUGA:418 Unit Rusunawa Pasar Rumput Digratiskan untuk Warga

Prioritas penyewa merupakan keluarga atau individu berekonomi terbatas. Dengan mengutamakan masyarakat terprogam, yakni terdampak program pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum (bencana alam, penertiban kota, dan kondisi sejenis), guru, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berpangkat rendah, serta generasi milenial yang belum memiliki rumah.

Sumber: