Masyarakat Diimbau Waspada terhadap Penipuan Mengatasnamakan Pegawai KPK via Pesan WA

JAKARTA, DISWAY.ID-- Masyarakat diimbau untuk waspada atas pesan singkat yang dikirimkan melalui WhatApps (WA) dengan mengatasnamakan pegawai Pusat Edukasi Anti-Korupsi (Anti-Corruption Learning Center) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya pihak yang tidak bertanggung jawab mengirimkan pesan singkat melalui WhatApps (WA) mengatasnamakan pegawai Pusat Edukasi Anti-Korupsi (Anti-Corruption Learning Center) KPK," ujar anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo pada Selasa, 31 Desember 2024.

BACA JUGA:KPK Ungkap Eks Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Donald P. Simanjuntak yang Terseret Kasus DWP Belum Pernah Lapor LHKPN

BACA JUGA:KPK Dalami Total Yayasan yang Menerima Dana CSR BI dan OJK

Budi menjelaskan dalam pesan singkat yang beredar, oknum tersebut mendapatkan arahan dari Pimpinan atau Deputi untuk menindaklanjuti Surat Rekomendasi soal Asta Cita Orientasi Pendalaman Tugas atau Bimtek. 

Adapun, kata Budi, surat tersebut ditujukan kepada berbagai pempinan Pemerintah Daerah dan DPRD Kapupaten/Kota.

"KPK menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat dimaksud dan menegaskan bahwa pesan yang beredar tersebut bukan dari KPK," tegas Budi.

BACA JUGA:Alasan KPK Belum Panggil Lagi Hasto Pasca Dijadikan Tersangka: Singgung Bukti Lain

BACA JUGA:2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami di NTB Ditahan KPK, Kerugian Negara hingga Rp18 Miliar

Lebih lanjut, Budi menjelaskan pesan tersebut merupakan modus penipuan yang mengatasnamakan Lembaga Antirasuah untuk kepentingan tertentu.

"Kami mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi serupa, dengan tidak memberikan informasi apa pun kepada pengirim pesan tersebut," imbuhnya.

Ia meminta masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus penipuan ataupun sumbangan lainnya yang mengatasnamakan KPK.

"KPK meminta masyarakat untuk berhati-hati dan waspada terhadap modus penipuan, pemerasan, pengurusan perkara di KPK, ataupun sumbangan lainnya. Setiap penugasan oleh pegawai KPK disertai dengan surat tugas resmi dari Lembaga," jelas Budi.

BACA JUGA:MAKI Minta Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024 Segera Diusut KPK

Sumber: