Legislator Kecewa Pernyataan Blunder Penasihat Kapolri Terkait Penembakan Bos Rental Mobil

JAKARTA, DISWAY.ID - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Rizki Faisal, mengkritik keras pernyataan Penasihat Ahli Kapolri, Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, terkait kasus penembakan pemilik rental mobil.

Dalam kasus yang menjadi sorotan publik, Rizki menilai pernyataan tersebut menjadi blunder hingga merusak citra institusi Polri secara keseluruhan.

BACA JUGA:Penasihat Ahli Kapolri Disorot Usai Komentari Penembakan Bos Rental Mobil: Kalau Seandainya Anggota yang Tertembak, Gimana?

BACA JUGA:Nasib Kapolsek Cinangka dan 2 Anggotanya Buntut Kasus Penembakan Bos Rental, Kapolda Ambil Langkah Tegas!

Dia menilai, pernyataan Aryanto Sutadi tidak hanya kurang hati-hati, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap Polri. Terlebih hal ini terjadi di tengah upaya institusi Polri yang Presisi yang berfokus pada responsibilitas, empati, dan keadilan bagi masyarakat.

“Sebagai penasihat Kapolri, pernyataan yang disampaikan seharusnya mencerminkan tanggung jawab Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Polisi harus menunjukkan keberanian dan strategi dalam menghadapi situasi seperti ini, bukan memberikan kesan seolah-olah tugas itu bisa ditunda atau diabaikan,” ujar Rizki dalam keterangannya, Rabu 8 Agustus 2024. 

Menurutnya, pernyataan yang kurang hati-hati dapat memberikan dampak negatif terhadap persepsi masyarakat.

Apalagi, saat masyarakat membutuhkan perlindungan, polisi harus dilihat sebagai pihak yang sigap, tidak ragu, dan dapat diandalkan.

"Sehingga pernyataan seperti ini justru bisa mengikis rasa kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” tegasnya.

BACA JUGA:Kriminolog Tanggapi Soal 'Kill or To Be Killed' dan Penolakan Polisi Dampingi Bos Rental Mobil yang Ditembak Oknum TNI AL

Rizki juga mengingatkan bahwa penasihat Kapolri harusnya menunjukkan profesionalisme dalam setiap pernyataan publik. Seperti, ketegasan dan kesiapan dalam menjalankan tugas justru akan menjaga wibawa Kapolri dan institusi Polri.

"Bila ada kekhawatiran operasional, sebaiknya dijelaskan dalam bentuk rencana mitigasi risiko, bukan melalui alasan yang dapat dipersepsikan sebagai pembenaran untuk tidak bertindak,” ujarnya.

Untuk itu, Rizki menyarankan agar pernyataan dari pejabat internal Polri lebih berfokus pada langkah solutif.

“Misalnya, menyampaikan bahwa Polri sedang menyusun strategi yang aman namun tetap efektif dalam menangani situasi ini, sehingga kepercayaan publik terhadap Polri tetap terjaga,” katanya.

Sumber: