Kasus HGB Pagar Laut Tangerang: AHY Desak Kementerian ATR/BPN Investigasi Tuntas

JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan akan mengusut tuntas penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) pagar laut di perairan Tangerang, Banten, yang sempat dipagari beberapa waktu lalu.

Berdasarkan itu, AHY meminta kepada Kementerian ATR/BPN segera menginvestigasi lebih lanjut akan adanya keterkaitan pihak lain yang belum terkuak kasus pagar laut di perairan Tangerang.

"Sedang diusut ya, diinvestigasi. Saya sudah menyampaikan kepada Kementerian ATR/BPN agar menginvestigasi sampai tuntas," kata AHY di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat 31 Januari 2025.

BACA JUGA:Mantap! Menteri Agus Bangga Hari Bakti Imigrasi Dirayakan Sederhana: Fokus ke Program-program Penting

BACA JUGA:Dasco Benarkan Penjadwalan Ulang Pelantikan Kepala Daerah Imbas Dismisal MK

Ketua Umum Partai Demokrat ini menekankan pentingnya penegakan keadilan dan menghindari adanya tindakan sewenang-wenang dalam kasus ini.

"Supaya tidak ada siapapun yang seenak-enaknya. Ini yang harus kita pastikan," ujarnya.

Diketahui, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberhentikan 6 pegawai ATR/BPN yang terbukti terlibat dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Perairan Tanggerang.

Selain 6 pegawai ini, pihaknya juga memberikan sanksi berat kepada dua pegawai lainya.  

"Jadi 8 orang ini sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah kita berikan sanksi tinggal menunggu Surat Keputusan (SK)," kata Nusron dalam Raker Bersama Komisi II DPR RI, Kamis 30 Januari 2025.

BACA JUGA:Fix! Mendagri Pastikan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Diundur

BACA JUGA:Mendikdasmen Minta Biaya Siswa Sekolah Swasta Dibantu Pemda, Begini Tanggapan Mendagri

Kedelapan pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran ini diantaranya adalah JS yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, SH menjabat sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak & Pendaftaran.

ET sebagai Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, WS  sebagai Ketua Panitia A, YS sebagai Ketua Panitia A, NS sebagai Panitia A, LM mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan setelah ET dan KA mantan Plt Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. 

Sumber: