Nusron Wahid dan Wamen PU Bahas Penataan Sempadan Sungai untuk Cegah Banjir

JAKARTA, DISWAY.ID — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menghadiri rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumawati terkait penetapan sempadan sungai dan sumber daya air lainnya.

Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Nusron menjelaskan, pertemuan itu dilatarbelakangi dua persoalan utama. Pertama, maraknya bangunan permanen yang berdiri di atas lahan sempadan sungai, waduk, hingga danau, yang menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir di berbagai daerah.

BACA JUGA:Maruarar Sirait Ungkap 26,9 Juta Rumah Tak Layak Huni, Target Renovasi Naik Drastis Jadi 400 Ribu Unit

BACA JUGA:Tarif Pesawat Haji 2026 Diminta Turun Lagi Rp1 Juta, Pemerintah Sebut Bipih Jemaah Sudah Berkurang dari Tahun Lalu

Menurut teori yang disampaikan Wamen PU Diana Kusumawati, kawasan sempadan seharusnya menjadi ruang lindung alami bagi aliran air dan tidak boleh digunakan untuk pembangunan.

“Kedua, banyak petugas ATR/BPN yang kemudian terkena kasus hukum karena mensertifikatkan tanah di atas sempadan sungai, waduk, atau danau. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan peraturan antarinstansi,” ujar Nusron.

Harmonisasi Regulasi ATR/BPN dan Kemen PU

Untuk mengatasi persoalan tersebut, kata Nusron, pihaknya menginisiasi rapat bersama Kementerian PU guna melakukan harmonisasi peraturan agar penetapan kawasan sempadan memiliki dasar hukum yang seragam.

“Peraturannya harus seragam. Satu peraturan tentang sempadan sungai yang disusun bersama. Baik itu menjadi acuan teman-teman di Kemen PU maupun ATR/BPN,” tuturnya.

Harmonisasi itu akan mencakup berbagai aspek — mulai dari tata ruang, survei dan pemetaan tanah, hingga penerbitan sertifikat dan pendaftaran tanah.

BACA JUGA:Pramono Minat Perluas Layanan Mikrotrans JakLingko ke Bodetabek

BACA JUGA:Tarif TransJakarta Bakal Naik hingga Rp7.000, Pramono: Disesuaikan Kemampuan Masyarakat

Setelah regulasi disepakati, Kementerian ATR/BPN akan melanjutkan sejumlah pekerjaan yang sempat tertunda pascabanjir, termasuk audit tata ruang, sertifikasi, dan peninjauan bangunan di sepanjang sempadan sungai hingga danau.

“Sungai-sungai seperti Ciliwung dan Cisadane di kawasan Jabodetabek adalah lokasi yang sangat strategis dan rawan banjir. Dengan data yang seragam, kita bisa melakukan mitigasi banjir jauh-jauh hari,” kata Nusron.

Sumber: