Tarif TransJakarta Bakal Naik hingga Rp7.000, Pramono: Disesuaikan Kemampuan Masyarakat

Tarif TransJakarta Bakal Naik hingga Rp7.000, Pramono: Disesuaikan Kemampuan Masyarakat

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan keterangan pers.-Cahyono-

JAKARTA, DISWAY.ID - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal menaikan tarif TransJakarta sesuai dengan kemampuan bayar masyarakat.

Kata Pramono, rata-rata masyarakat mengusulkan kenaikan tarif TransJakarta berkisar diangka Rp5.000 sampai dengan Rp7.000.

Seperti diketahui, tarif TransJakarta yang saat ini sebesar Rp3.500 tidak pernah mengalami kenaikan sejak tahun 2005.

BACA JUGA:DPRD Jakarta Minta Pramono Jangan Buru-buru Naikkan Tarif Transjakarta Jadi Rp5.000

BACA JUGA:Kadin: ASEAN Tetap Stabil di Tengah Ketegangan Geopolitik Global

Karena subsidi yang ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dari tahun ke tahun terus melonjak maka akan dilakukan penyesuaian tarif.

Pasalnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026, mengalami penyusutan hingga Rp15 triliun imbas pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) atau dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

Sehingga akan sangat berat bagi Pemprov DKI untuk terus menanggung beban subsidi TransJakarta yang sekarang sudah mencapai Rp9.700 per penumpang.

Dari itu, Pramono berencana memangkas subsidi TransJakarta dan TransJabodetabek melalui penyesuaian tarif.

"Rata-rata mereka mengusulkan, ya, rata-rata, ya, mengusulkan di media saya itu antara Rp5.000 sampai Rp7.000, rata-rata," kata Pramono di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 29 Oktober 2025.

BACA JUGA:Tarif Pesawat Haji 2026 Diminta Turun Lagi Rp1 Juta, Pemerintah Sebut Bipih Jemaah Sudah Berkurang dari Tahun Lalu

BACA JUGA:5.000 Pohon 'Maut' di Jakarta Bakal Dipasangi Penyangga, Cegah Tragedi Lexus Pondok Indah Terulang

Namun hingga kini politisi PDI Perjuangan tersebut belum memutuskan berapa besaran kenaikan tarif TransJakarta.

Pramono akan mengkaji terlebih dahulu nominal kenaikan tarif TransJakarta sesuai dengan kemampuan bayar masyarakat.

"Kami akan memutuskan sesuai dengan nanti apa yang menjadi kemampuan masyarakat," ujar Pramono.

Kendati demikian, Pramono tidak akan menghapus program layanan gratis naik transportasi umum bagi 15 golongan masyarakat.

Namun layanan gratis untuk 15 golongan tersebut hanya dikhususkan bagi masyarakat yang ber-KTP DKI Jakarta.

"Terus terang belum bisa memberikan subsidi untuk 15 golongan di luar warga Jakarta. Jadi untuk yang warga Jakarta tetap kami akan memberikan subsidi pembebasan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads