Oligarki dalam Program Food Estate, Ekonom: Rugikan Masyarakat!

JAKARTA, DISWAY.ID - Keterlibatan para pengusaha dalam mega proyek Food Estate yang dirancang oleh Pemerintah telah sukses menuai kritik dan kekhawatiran dari kalangan Ekonom dan Pengamat.

Bukan tanpa alasan, pendekatan yang digunakan dalam proyek-proyek tersebut, diantaranya Program Food Estate bukanlah berbasis komunitas, melainkan lebih condong ke arah industrialisasi dan kepentingan oligarki. 

Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, ini bukan hanya menghilangkan hak-hak mereka atas tanah, tetapi juga menjadikan mereka bergantung pada sistem kerja upahan dengan pendapatan yang tidak menentu. 

BACA JUGA:Kurs 1 Dolar AS Anjlok ke Rp 8.170 di Google, Netizen: Mumpung Lagi Turun Mending Persija Beli Ronaldo

BACA JUGA:Heboh Kurs 1 USD Mendadak Jadi Rp8.170 Hari Ini, Google Error atau Ada Sesuatu yang Lain?

“Akibatnya, alih-alih menciptakan kesejahteraan, proyek ini justru meningkatkan kerentanan ekonomi dan ketimpangan sosial,” ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Sabtu 1 Februari 2025.

Menurut Achmad, salah satu aspek yang perlu diperbaiki dalam desain food estate adalah pendekatannya yang terlalu berorientasi pada produksi skala besar tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan ekologis setempat. 

“Ketika food estate dikelola oleh perusahaan besar dengan pendekatan industri, keberlanjutan lingkungan sering kali diabaikan. Konversi lahan secara masif untuk keperluan pertanian skala besar menyebabkan deforestasi, degradasi tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati,” jelasnya.

Tidak hanya itu, sistem pertanian berbasis monokultur yang diterapkan dalam skema food estate juga memperburuk kondisi tanah dan meningkatkan ketergantungan pada pupuk kimia serta pestisida.

BACA JUGA:MotoGP 2025: Wajah Baru Tim Honda HRC Castrol, Luca Marini-Joan Mir Makin Menyala!

BACA JUGA:Bertani Melon Hidroponik, Tingkatkan Ekonomi Pertanian Dipelopori Dompet Dhuafa Bersama ROIS OJK

“Dalam jangka panjang dapat merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat,” pungkas Achmad.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Achmad menilai perlunya perubahan mendasar dalam pendekatan pengelolaan food estate. 

Dalam hal ini, Pemerintah harus menggeser paradigma pengelolaan pertanian dari model industrialisasi dan oligarki menjadi berbasis komunitas. 

Sumber: