Ekonom Sebut Proyek Food Estate Memperparah Kemiskinan, Singgung Keterlibatan Pengusaha

JAKARTA, DISWAY.ID - Pendekatan transmigrasi dalam proyek food estate di Indonesia menuai berbagai kritikan dari kalangan pengamat, di mana ekonom sebut proyek food estate memperparah kemiskinan.

Pasalnya, proyek food estate di Indonesia ini juga menimbulkan berbagai permasalahan yang berpotensi membahayakan kesejahteraan masyarakat, baik bagi petani transmigran maupun penduduk lokal. 

Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, kebijakan ini justru dapat memicu konflik sosial dan memperparah kemiskinan.

BACA JUGA:Kades Kohod Arsin Makin Terpojok, Kuasa Hukum Warga Ungkap Isu Pemerasan Pagar Laut

BACA JUGA:LPG 3 Kg Hilang dari Warung, ESDM Ungkap Lokasi Pembelian

“Hal ini disebabkan oleh desain food estate yang cenderung oligarkis dan berbasis industrialisasi tanpa mempertimbangkan aspek komunitas,” ujar Achmad saat dihubungi oleh Disway.id, pada Sabtu 1 Februari 2025.

Selain itu, Achmad menambahkan, proyek food estate yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia lebih mengutamakan pendekatan korporasi besar dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat lokal.

“Sehingga manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh segelintir pihak dibanding oleh para petani yang menjadi tulang punggung sektor pertanian,” pungkasnya.

BACA JUGA:Rizky Billar Ungkap Kekhawatiran Detik-Detik saat Lesti Kejora Melahirkan Anak Kedua Secara Caesar

BACA JUGA:PT Timah Tindak Tegas Wenny Myzon yang Ejek Honorer Pakai BPJS di RS

Salah satu contoh nyata adalah pembukaan lahan secara besar-besaran oleh oligarki Andi Syamsuddin Arsyad, atau yang lebih dikenal sebagai Haji Isam.

Haji Isam sendiri merupakan pemilik Jhonlin Group, sebuah konglomerat yang bergerak di berbagai sektor seperti pertambangan, agribisnis, dan infrastruktur.

Melalui Jhonlin Group, Haji Isam terlibat dalam proyek food estate di Merauke, Papua Selatan.

Diketahui, Jhonlin Group menguasai ribuan bahkan jutaan hektar tanah untuk kepentingan food estate tanpa melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. 

Sumber: