Anggaran IKN Diblokir, Komisi V DPR RI: Mungkin Prabowo Lihat Belum Mendesak

JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah terkait pemblokiran anggaran pembangunan IKN.

“IKN memang diblokir. Kalau kami prinsip di sini ini kan taat asas. Kalau pagu indikatif itu, seperti dirapat saya pimpin kemarin itu kan kewenangan pemerintah. Kan blueprint pembangunan itu ada namanya RPJMN itu haknya presiden terpilih,” kata Lazarus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 10 Februari 2025.

Lasarus menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran tersebut tak berarti anggaran untuk IKN dihentikan.

Hanya saja, Lasarus menyebut bahwa Presiden Prabowo menilai pembangunan IKN belum mendesak.

BACA JUGA:Cek Rekening! Saldo Dana Cair, Ini Jadwal Pencairan Bansos PKH 2025 Tahap 1

BACA JUGA:Jadwal Layanan SIM Keliling Hari Ini 11 Februari 2025, Gas Perpanjang Surat!

"Mungkin menurut beliau, IKN ini belum dipandang perlu mendesak lah. Bukan berarti dihentikan. Bahasanya kan sama, anggaran di Komisi 2 masih ada saya dengar. IKN itu di Komisi 2 itu masih ada 6 triliun,” jelas Lasarus.

"Mungkin di Komisi II itu sifatnya hanya untuk pemeliharaan dan pembangunan-pembangunan yang lain, kami belum tahu. Nanti teman-teman tanya ke Komisi II. Tapi di kami ya kalau memang pemerintah memandang itu dipandang belum perlu nggak apa-apa gitu loh. Silahkan saja gitu, sebatas itu dulu," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebutkan saat ini belum ada progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

BACA JUGA:Saldo DANA Gratis Rp1 Juta Masuk ke HP Kamu Hari Ini, Cek Sekarang

BACA JUGA:Baleg Bantah Kabar Viral Soal Perubahan Tatib DPR Bisa Copot Pimpinan Lembaga!

Sebab, kata dia, saat ini anggaran 2025 untuk IKN telah diblokir.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua, kan tadi saya bilang, anggarannya kita di-blokir semua, kok tanya progres gimana sih, anggaran yang nggak ada," kata dia saat ditemui di kompleks parlemen, Kamis, 6 Februari 2025.

Dody berkelakar pemangkasan anggaran ini digunakan untuk makan siang Menteri. 

Sumber: