Bantah Anggaran BMKG Dipotong 50 Persen, Istana Pastikan Layanan Mitigasi Bencana Berjalan Optimal

Bantah Anggaran BMKG Dipotong 50 Persen, Istana Pastikan Layanan Mitigasi Bencana Berjalan Optimal

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah munculnya gelombang PHK karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.-anisha aprilia-

JAKARTA, DISWAY.ID -- Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi membantah jika pemerintah memotong anggaran BMKG hingga 50 persen.

"Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 pesen. Silahkan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru," jelas Hasan Nasbi kepada wartawan, Rabu 12 Februari 2025.

Lebih lanjut, Hasan mengatakan efisiensi anggaran itu hanya bertujuan untuk menghilangkan lemak-lemak yang ada dalam belanja APBN.

BACA JUGA:Kades Kohod Arsin Beli Tanah ke Warga Rp50 Ribu, Gufroni: Dana Dari Agung Sedayu Group Rp1.500.000, Untung Banyak!

BACA JUGA:Khusus Tukang Cukur! Captain Barbershop Gelar Mudik Gratis Jakarta-Garut, Cek Syarat dan Cara Daftarnya

"Efisiensi yang sesuai arahan presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini," ungkapnya.

Ia menyebut ada 4 kriteria yang tidak terkena efisiensi yaitu gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, bantuan sosial. 

"Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengakui efisiensi anggaran di lembaganya dilakukan pada sejumlah aspek. Seperti belanja modal pembelian peralatan baru untuk operasional monitoring dan deteksi cuaca, iklim, gempa bumi, hingga tsunami.

Anggaran BMKG yang tadinya Rp2,826 triliun dipotong menjadi Rp1,423 triliun.

BACA JUGA:Bank DKI Sebagai Penyalur KJP untuk Pendidikan Berkualitas

BACA JUGA:Jadwal Pendaftaran Polri 2025, Berikut Aturannya

Kemudian, efisiensi juga dilakukan pada bidang operasional perkantoran listrik, dan pendingin ruangan, jaringan komunikasi, serta suku cadang peralatan dan mesin.

BMKG juga melakukan pengetatan perjalanan dinas, memaksimalkan pertemuan luring menjadi secara daring, dan menyeimbangkan ritme kerja pegawai dengan menerapkan Work From Office (WFO) dan Work From Anywhere (WFA).

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads