Perkara Kasus PT Gorby Putra Utama vs PT Sentosa Kurnia Bahagia, Haris Azhar: Saya Yakin Bahlil Tahu Masalah Ini!

Haris Azhar Surati Kapolri Gegara Laporan Kepolisian di Polda Sumsel Berlarut-larut-Risto Risanto-Disway.id
JAKARTA, DISWAY.ID - Perkara kasus PT Gorby Putra Utama (PT GPU) vs PT Sentosa Kurnia Bahagia (PT SKB) sampai saat ini masih memanas di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
Meskipun dugaan penyelewengan praktik sudah berlangsung sejak tahun 2012, tetapi sampai dengan saat ini masih belum menemui titik terang.
Kuasa hukum PT SKB, Haris Azhar menyinggung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Haris Azhar meyakini bahwa Bahlil tahu adanya kasus antara PT GPU vs PT SKB yang sedang berlangsung.
BACA JUGA:Gugatan PTUN Diterima, Haris Azhar Minta PT GPU Hentikan Aktivitas Tambang Batu Bara
Aktivis HAM itu juga melontarkan pernyataan keras kepada Bahlil apabila tidak mengetahui adanya permasalahan kedua PT tersebut.
"Saya yakin Bahlil tahu soal masalah ini, kalau sampai gak tahu, ya dia gak pantas jadi menteri," tutur Haris Azhar kepada awak media saat menggelar konferensi pers pada Selasa, 18 Februari 2025.
Menurut Haris Azhar, sejak tahun 2012 memang sudah kelihatan betul diskriminasi dari sejumlah institusi negara yang berpihak ke PT GPU, dibandingkan dengan SKB dan korban lain.
"Ini adalah ribuan contoh lain dari praktik negara yang gagal. Omong kosong kabinet yang baru," tandas Haris Azhar.
BACA JUGA:Soal Dugaan Panas Sengketa Lahan di Muba, Haris Azhar: Tahan, Jangan Ada Pertikaian!
Bukan hanya Kementerian ESDM saja, tetapi Haris Azhar juga mengkritik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dinilai tidak serius dalam menyelesaikan konflik agraria antara PT SKB dan PT GPU.
"Kami meminta agar kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolisian RI) bertindak tegas dan bertanggung jawab mengamankan hak-hak setiap warga, hak para pekerja, hak korban kekerasan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam kaitan pelanggaran HAM disektor bisnis yang dilakukan oleh PT GPU," papar tim hukum Haris Azhar.
Lebih lanjut, Haris Azhar meyakini ada banyak 'dukungan dari negara' yang justru mendukung pelaksanaan ilegal dari tindakan PT GPU terhadap PT SKB.
Ia menilai kasus ini menjadi salah satu contoh dari berbagai ribuan contoh lain bagaimana ada praktik negara yang gagal.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: