Ekonom Soal Danantara: Risiko Transparansi hingga Dampaknya ke APBN

JAKARTA, DISWAY.ID -- Kendati dibentuk sebagai badan optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri dalam membiayai pembangunan ke depan, sejumlah Pengamat Ekonomi juga turut kembali memperingatkan sejumlah risiko yang menunggu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). 

Menurut Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, salah satu risiko yang harus diwaspadai oleh Danantara adalah pengawasan ekonomi.

Dalam hal ini, dirinya mencontohkan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 1998, dimana terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan kepada dana Pemerintah sebesar Rp 144,5 triliun, yang sebelumnya diberikan sebagai bantuan kepada bank-bank yang terdampak krisis.

BACA JUGA:Pengamat: Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK Bisa Memperburuk Hubungan Megawati dan Prabowo

BACA JUGA:Program 'Remaja Bernegara' NasDem Diapresiasi UGM: Bekal Agar Handal Berpolitik

"Skenario serupa bisa saja terjadi. Pengalaman itu menunjukkan dampak besar dari lemahnya pengawasan ekonomi," ujar Hardjuno kepada awak media di Jakarta, pada Kamis 20 Februari 2025.

Menurut Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, hal ini tentunya merupakan situasi yang sangat berisiko.

Oleh karena itulah, dirinya menambahkan bahwa harus ada langkah antisipasi dari pihak Danantara ini sendiri untuk menurunkan risiko adanya kegagalan.

"Karena itu kalau ada antisipasi, misalnya ada badan pengawas, ada orang-orang yang kredibel, mantan KPK, mantan PPK, atau PPKP, ya. Transparansi dan kontabilitas melalui report yang terbuka dan sebagainya itu perlu dilakukan," ucap Tauhid.

BACA JUGA:Instruksi Megawati Ampuh, Jumlah Kehadiran Magelang Retreat Berkurang: 47 Kepala Daerah Absen Tanpa Kabar!

BACA JUGA:Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Maruarar: Silahkan Saja, Negara Ini Negara Hukum

Sementara itu menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, dirinya juga menyoroti beban fiskal Indonesia yang semakin mengkhawatirkan akibat hutang yang semakin menumpuk. Menurutnya, pembentukkan Danantara justru malah menambah beban APBN.

"Membentuk Badan baru membutuhkan anggaran, ini yang bisa bikin boros. Banyak juga Kementerian atau Lembaga yang baru dibentuk belum jelas alokasi anggarannya," pungkas Esther.

Sementara itu menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, sebagai entitas baru, Danantara belum memiliki pengalaman dalam mengelola dana investasi besar. 

Sumber: