Larang Kader Ikut Retret, Pengamat Politik Nilai PDIP Bakal Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo!

JAKARTA, DISWAY.ID - Sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai akan beralih menjadi oposisi.

Pengamat politik, Ray Rangkuti, menilai bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah memberikan sinyal tegas mengenai posisi tersebut.

BACA JUGA:Parah! Ada Sertipikat Pagar Laut Bekasi yang Digadai ke Bank

BACA JUGA:Tiba di Yogya Sambil Bawa Koper Besar, Pramono Anung Ikutan Retret Magelang?

Rangkuti mengungkapkan, instruksi Megawati yang melarang kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) di Magelang menjadi bukti nyata bahwa PDIP tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo.

"Perintah Megawati untuk menarik kader PDIP dari retret ini adalah simbol bahwa PDIP akan berseberangan dengan pemerintahan Prabowo," ujar Ray Rangkuti, dikutip Sabtu 22 Febuari 2025.

Menurutnya, meski dalam seratus hari pertama pemerintahan Prabowo belum terlihat langkah oposisi yang keras, langkah ini menandakan perubahan sikap politik PDIP yang akan lebih kritis terhadap pemerintah.

Ray menambahkan bahwa penahanan terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menjadi salah satu alasan di balik keputusan Megawati tersebut.

Selain itu, ia juga menganggap bahwa Prabowo Subianto tidak menunjukkan minat untuk berkoalisi dengan PDIP.

BACA JUGA:Megawati Larang Kepala Daerah Ikut Retret, Pengamat Politik: PDIP Mulai Berani Lawan Pemerintah

BACA JUGA:Instruksi Megawati Ampuh, Jumlah Kehadiran Magelang Retreat Berkurang: 47 Kepala Daerah Absen Tanpa Kabar!

Hal ini tercermin dalam pidato Prabowo saat perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, yang mana ia memuji Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hadapan para kader Gerindra.

"Pidato Prabowo yang menyebutkan 'hidup Jokowi' adalah sinyal jelas bahwa Prabowo lebih memilih untuk melanjutkan hubungan koalisi dengan Jokowi ketimbang dengan PDIP," tegasnya.

Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut dalam agenda retreat yang akan digelar pada 21-28 Februari mendatang.

Sumber: