Komentar Pertamina di Tengah Skandal Korupsi Ratusan Triliunan Rupiah

JAKARTA, DISWAY.ID - Belum lama ini, masyarakat kembali dihebohkan dengan kabar pengoplosan dua bahan bakar minyak (BBM) berupa Pertamax, dengan BBM jenis Pertalite dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertamina.

Tidak ayal, kasus pengoplosan dua BBM tersebut disinyalir telah membawa kerugian kepada negara, yang diperkirakan telah mencapai Rp 193,7 triliun.

Bahkan, angka tersebut diperkirakan akan menjadi semakin besar mengingat skandal ini terjadi pada tahun 2018 lalu.

“Secara logika hukum dan logika awam, kalau modusnya itu sama ya berarti kan berarti kemungkinan bisa lebih," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, di Jakarta pada Rabu 26 Februari 2025.

BACA JUGA:Warga Kohod Gugat Pemerintah hingga Perusahaan Swasta Terkait Polemik Pagar Laut

BACA JUGA:Jelang Ramadhan 2025, Bapanas Pastikan Harga MinyaKita Akan Turun

Kendati enggan untuk berkomentar lebih jauh, Heppy Wulansari selaku Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga menyatakan bahwa Pertamina memilih untuk menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan terhadap kasus tata kelola minyak mentah. 

“Pertamina Patra Niaga senantiasa kooperatif dan menghormati proses hukum dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah,” ujar Heppy saat dihubungi oleh Disway pada Kamis 27 Februari 2025.

Selain itu, Heppy juga menambahkan bahwa selama proses hukum berlangsung, Pertamina Patra Niaga akan terus memastikan layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan optimal.

BACA JUGA:Oplosan Blending

BACA JUGA:Makmur! Nomor WA Kamu Dapat Saldo DANA Gratis Hingga Rp2 Juta dari Aplikasi Penghasil Uang Tercepat 2025

“Perbaikan-perbaikan juga terus dilakukan Pertamina Patra Niaga untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik,” jelas Heppy.

Selain itu, dirinya juga menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga akan senantiasa mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang sesuai dengan Good Corporate Governance (GCG) dan peraturan berlaku dalam menjalankan operasional bisnis dan layanan distribusi energi.

“Pelayanan dan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan secara normal,” tutup Heppy.

Sumber: