Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Wamendagri Bima Arya: Laporannya Disampaikan Secara Digital
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menanggapi soal laporan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dan Bima menyampaikan jikanlaporannya disampaikan secara digital.-Annisa Zahro -
JAKARTA, DISWAY.ID - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menanggapi soal laporan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dan Bima menyampaikan jikanlaporannya disampaikan secara digital.
Laporan ini disampaikan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) dan koalisi masyarakat sipil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 28 Februari 2025.
Menanggapi hal ini, Bima Arya memastikan bahwa proses perencanaan, termasuk penganggaran dan penggunaan anggaran pelaksanaan sesuai dengan aturan.
BACA JUGA:BPBD: Banjir di Bogor, Ratusan Rumah Terdampak, 1 Orang Hilang Terseret Arus
BACA JUGA:Saksi Penembakan Bos Rental Dengar Teriakan ‘Maling Mobil’ di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak
"Dan seperti yang disampaikan di awal, itu semua anggaran bersumber dari APBN, tidak ada yang dari APBD. Semuanya dari APBN kecuali untuk transportasi para kepala daerah ke lokasi, tentu itu dari APPBD seperti lazimnya kegiatan kepala daerah ketika ada acara-acara di pemerintah pusat," terang Bima, ditemui di Jakarta, 3 Maret 2025.
Ia memastikan semua pelaksanaan transparan dan siap disampaikan laporannya secara digital.
"Kami pastikan bahwa semuanya transparan dan semuanya sesuai dengan aturan. Semuanya pakai APBN dan semuanya siap untuk diaudit. Jadi segala soal ini kami pastikan tidak ada hal yang tidak sesuai dengan aturan," tandasnya.
BACA JUGA:Kubu Hasto Tuding Penundaan Praperadilan Cuma Akal-akalan, KPK Pasrah: Sah Saja Ada Pandangan Begitu
BACA JUGA:Jadwal Padat, Erick Thohir Izin ke Pramono Timnas Bisa Main di JIS
Pada kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan terima kasih atas kritik dan pengawasan dari masyarakat.
"Kami berterima kasih kepada unsur masyarakat yang mengkritisi, mengawasi. Itu penting, bagus agar semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintah yang bersih dan transparan," tuturnya.
Terkait pelaksanaan, ia menyebut hanya lokasi tersebut yang bisa menggelar kegiatan masif layaknya retret kepala daerah.
BACA JUGA:Kondisi di Terminal Kargo Jenazah Bandara Soetta Jelang Kedatangan Dua Jenazah Pendaki Cartensz
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: