24 Daerah Gelar Pemungutan Suara Ulang, Dari Mana Anggarannya?

JAKARTA, DISWAY.ID-- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan 24 daerah harus menyelenggaran pemungutan suara ulang (PSU) kepala daerah.

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pihaknya kini tengah menyiapkan anggarannya.

BACA JUGA:Ketua KPU: 24 Daerah Bakal Gelar Pemungutan Suara Ulang, Butuh Anggaran Rp486,3 Miliar

BACA JUGA:Wamendagri: Dari 24 Daerah yang Diperintahkan Pemungutan Suara Ulang, Hanya 8 Daerah yang Siap PSU

"Pertama kita pastikan beberapa hari ke depan ini untuk memastikan kesiapan anggaran di daerah. Kita ingin pastikan bahwa anggaran itu adalah skenario minimal," kata Bima ditemui di Jakarta, 3 Maret 2025.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan PSU ini perlu meminimalisir anggaran.

"Kalau daerahnya siap, maka ditanggung oleh APBD kota/kabupaten. Tapi kalau kota/kabupaten tidak mampu, maka akan dibantu provinsi. Nah nanti kalau provinsi juga tidak memungkinkan, baru kita akan komunikasikan dengan Kementerian Keuangan," tuturnya.

BACA JUGA:Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Pilkada 2024 Disampaikan Bawaslu ke Komite I DPD RI

BACA JUGA:Diduga Melanggar Aturan, TPS 12 Blendung Kota Tangerang Gelar Pemungutan Suara Lanjutan

Ia menekankan bahwa anggaran yang digunakan harus seminiimal atau sehemat mungkin sehingga tidak akan ada pengajuan anggaran ulang.

"Jangan sampai dianggarkan untuk hal yang tidak perlu. Misalnya sosialisasi koordinasi PSU di hotel, tidak boleh. Kita pastikan anggarannya minimal dan kita pastikan kesiapan itu dalam beberapa hari ke depan," tuturnya.

Ia juga memastikan anggaran yang digunakan akan diungkapkan pada pertemuan dengan DPR berikutnya, termasuk daerah mana saja yang kemungkinan harus dibantu oleh provinsi dan kementerian.

BACA JUGA:Ada Dugaan Pelanggaran di TPS 28 Makasar Jaktim, Tim RIDO Minta Pemungutan Suara Ulang!

BACA JUGA:Dalami Kericuhan Pilkada di Puncak Jaya, Bawaslu: Kita Cek Perlu Tidaknya Pemungutan Suara Ulang

Sumber: