Menkes Budi Gunadi Minta KPK Dampingi Pengelolaan Anggaran yang Mencapai Rp 70 Triliun

JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin minta pendampingan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena program kerja kementeriannya punya anggaran yang sangat fantastis sekitar Rp70 triliun.

"Jadi kita mau mengantisipasi karena Kementerian Kesehatan itu mendapat cukup besar dana-dana tambahannya," kata Budi usai audiensi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, pada Kamis, 6 Maret 2025.

BACA JUGA:Waspadai Obesitas, Nutrifood dan Kemenkes Ajak Masyarakat Tingkatkan Literasi Nilai Gizi

BACA JUGA:Banjir Melanda Jabodetabek, Kemenkes Wanti-Wanti Penyakit yang Rentan Menyerang

Adapun, kata Buadi program pertama yang bernilai fantastis adalah untuk cek kesehatan gratis, akselerasi TBC hingga pembangunan rumah sakit.

"Itu (anggarannya) Rp10 triliunan," tegasnya.

Budi juga menjelaskan bahwa Kemenkes mendapat program pinjaman dari Bank Dunia atau World Bank yang besarannya mencapai Rp60 triliun.

BACA JUGA:Beasiswa Dokter Tetap Berlanjut, Menkes: Anggaran Tak Jadi Dipotong

BACA JUGA:Geger Beasiswa Dokter Disetop, Menkes Budi Gunadi Sebut Ada Miskomunikasi

"Ini untuk melengkapi seluruh infrastruktur kesehatan, 10 ribu puskesmas, 514 laboratorium kesehatan masyarakat di kabupaten, kota, dan provinsi, juga 514 RSUD seluruh kabupaten, kota kita akan upgrade alat kesehatannya," ungkapnya.

Dengan total anggaran yang fantastis, Kemenkes ingin KPK memberikan pengawasan. 

"Dalam prinsip keterbukaan kami lapor dulu ke KPK. Ini adalah proyek-proyek besarnya, kami minta didampingi, diawasi, dikasih tahu kalau ada di luar berita-berita mengenai penyimpangan sehingga kami bisa perbaiki termasuk masukan dari KPK," jelasnya. 

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H. Harefa mengatakan pihaknya siap memberi pendampingan terhadap Kemenkes. 

BACA JUGA:Usai Viral, Kemenkes Batal Setop Beasiswa Pendidikan Dokter Imbas Efisiensi Anggaran

Sumber: