Proyek Strategis Nasional Dinilai Langgar HAM, Warga Merauke Bersuara

BACA JUGA:Ombudsman Ungkap Temuan Investigasi Pagar Laut, Bisa Jadi Dasar Evaluasi PSN

Gerakan Perlawanan Masyarakat

Koordinator Solidaritas Merauke, Franky Samperante, menegaskan bahwa deklarasi ini menjadi langkah awal dalam melawan penghancuran kehidupan dan ruang hidup masyarakat.

“Tugas kita berikutnya adalah memperbesar gerakan Solidaritas Merauke, terus menolak dan melawan PSN serta proyek-proyek atas nama kepentingan nasional lainnya yang jelas-jelas mengorbankan rakyat. Kita juga harus mendesak pelaku kejahatan negara dan korporasi untuk mengembalikan serta memulihkan ruang hidup rakyat yang telah dikorbankan atas nama kepentingan nasional,” tegas Franky.

BACA JUGA:Said Didu Blak-blakan soal Rekayasa Besar di PSN PIK 2, Sebut Nama Jokowi

Sejak terbitnya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan PSN, proyek ini dinilai lebih banyak membawa dampak buruk daripada manfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat adat yang memiliki hak turun-temurun atas tanah dan hutan.

Laporan Komnas HAM menegaskan bahwa PSN sering kali tidak ramah terhadap HAM, terutama dalam aspek kepemilikan tanah.

Proyek ini dianggap menerabas banyak norma hukum, sehingga berujung pada penghalangan serta pelanggaran hak-hak dasar masyarakat, baik dari sisi proses maupun substansi.

BACA JUGA:BERKAH! Saldo DANA Cair Rp400.000 ke Kantong Cuma Baca Artikel, Berikut Tipsnya

Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa sejak 2020-2024, setidaknya 103 ribu perempuan kehilangan sumber 

akibat perampasan tanah atas nama PSN. Kerusakan sumber air, hilangnya sumber pangan seperti sagu, sayuran hutan, serta ikan dan protein dari sungai serta laut, semakin memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat terdampak.

Kendati sejumlah proyek PSN era Presiden Jokowi telah dicoret dari daftar, Presiden Prabowo baru-baru ini menetapkan 77 PSN baru.

BACA JUGA:PSN Ecowisata Tropical Coastland Usulan Menparekraf Dievaluasi

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ancaman perampasan tanah dan pelanggaran hak-hak masyarakat akan terus berlanjut.

Melalui deklarasi ini, masyarakat Merauke bersama warga terdampak lainnya berharap agar pemerintah segera menghentikan proyek-proyek yang mengorbankan rakyat dan merampas hak-hak mereka atas tanah dan ruang hidup.

 

Sumber: