PDI Perjuangan Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi, Dampaknya Terasa di Era Prabowo

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi hadir dalam peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). -anisha aprilia-
JAKARTA, DISWAY.ID-- Juru Bicara PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, menyoroti kesulitan ekonomi yang terjadi di era Prabowo.
Menurutnya, defisit anggaran, beban utang luar negeri, pelemahan rupiah, hingga PHK massal merupakan dampak langsung dari kebijakan ekonomi yang dinilai ugal-ugalan oleh pemerintahan Jokowi.
BACA JUGA:Dompet Dhuafa Fokus Bantu Pemulihan Gaza dan Program Ekonomi Pasca Lebaran
BACA JUGA:Potensi Perputaran Ekonomi Rp 375,2 T selama Lebaran, Kementrian Pariwisata Keluarkan Terobosan Ini
"Kesulitan ekonomi di era Prabowo mulai dari defisit anggaran, beban utang luar negeri, rupiah yang terus melemah, gabungan harga saham anjlok, PHK di mana-mana, pengetatan anggaran melalui efisiensi, beberapa BUMN Karya rugi besar dan lain-lainnya adalah dampak dari kebijakan Jokowi," tegasnya dalam konfirmasinya, Kamis 20 Maret 2025.
Guntur menjelaskan bahwa keberhasilan Prabowo dalam Pilpres 2024 tidak lepas dari peran Jokowi, yang juga turut mendukung anaknya menjadi cawapres.
"Jokowi tidak mungkin memenangkan Prabowo dengan totalitas dukungan birokrasi, aparat dan anggaran negara kalau tidak ada unsur Gibran sebagai cawapres, karena Prabowo adalah 'lawan' Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019," jelasnya.
BACA JUGA:Lebaran 2025 Dibayang-bayangi Prediksi Penurunan Ekonomi, Pengamat Ungkap Penyebabnya
BACA JUGA:IHSG Merosot Tajam, Pengamat: Faktor Kerapuhan Struktural Ekonomi
Lebih lanjut, Guntur menyoroti dugaan ketidakberesan dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos), yang menurut Luhut Binsar Pandjaitan, hanya setengahnya yang sampai ke tangan yang berhak.
"Luhut Binsar Pandjaitan menyebut hanya Rp 250 Triliun dari total Rp 500 Triliun yang dipakai Bansos yang sampai ke tangan yang berhak. Lantas separohnya: Rp 250 Triliun kemana? Dugaan ini yang menjadi 'bancakan politik' untuk pemenangan Gibran 2024," tambahnya.
Romli juga mengingatkan agar pemerintahan Prabowo melakukan audit dan penegakan hukum untuk menanggulangi kebocoran anggaran yang terjadi di era Jokowi, yang dinilai telah menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan politik.
BACA JUGA:Bangkitkan Ekonomi Umat, Baznas Beri Bantuan Program Zmart bagi 50 Mustahik di Bulan Ramadhan
BACA JUGA:Berkah Ramadan! Menko Airlangga Sebut Ekonomi RI Aman dari Resesi, Kuncinya Ada Ini
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: