Layanan Kurang Maksimal, DPRD Kota Bekasi Tolak Kenaikan Tarif Air

JAKARTA, DISWAY.ID-- Adanya rencana kenaikan tarif Air Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Patriot pada bulan Maret ini mendapat sorotan dari DPRD Kota Bekasi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menolak rencana penaikan tarif.

BACA JUGA:DPRD Kota Bekasi Ingin Percepat Pengangkatan PPPK di Lingkup Pemkot Bekasi

BACA JUGA:DPRD Kota Bekasi Soroti Kinerja Lurah Jatiraden Usai Minta Sumbangan AC

Selain masih banyaknya keluhan terkait dengan pelayanan dari BUMD tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, mengungkapkan rencana penaikan tarif ini dinilai kurang tepat, terutama terjadi Ketika bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri.

"Ya saya sudah dengar ada recana PDAM akan menaikkan tarif pelanggannya. Saya rasa ini memang kurang pas lah karena kita masih melihat banyak yang kurang maksimal lah pelayanan PDAM terhadap masyarakat atau konsumen yang ada di Kota Bekasi ini.

“Masih banyak kendala-kendala yang harus diselesaikan oleh pihak PDAM," tutur Arif Rahman Hakim.

BACA JUGA:Cegah Banjir, DPRD Kota Bekasi Kawal Normalisasi Aliran Sungai

BACA JUGA:DPRD Kota Bekasi Akan Rapat dengan Dinkes Terkain Kasus Obat Kadaluarsa

Ari menyoroti beberapa kendala yang masih sering dikeluhkan masyarakat. Seperti air yang tidak keluar dalam waktu lama, kualitas air yang masih kotor, dan momentum penyesuaian tarif yang kurang tepat menjelang hari besar keagamaan.

Arif menyatakan akan lebih baik jika Perumda Tirta Patriot memperbaiki pelayanan sebelum melakukan penyesuaian tarif air bersih.

Sebagai tindak lanjut, kata Arif, Komisi III DPRD Kota Bekasi akan segera memanggil pihak Perumda Tirta Patriot untuk mendengarkan dasar-dasar rencana kenaikan tarif tersebut.

BACA JUGA:Anggota DPRD OKU Minta Jatah 20 Persen Pokir dari 9 Proyek yang Disetujui R-APBD

BACA JUGA:8 Orang yang Kena OTT KPK di OKU, Ada Kepala PUPR Hingga Anggota DPRD

"Mungkin ya kalau memang pelayanan sudah baik, sudah cukup memuaskan kepada masyarakat ya silakan saja. Yang penting ada penyesuaian dan tidak menjadi satu beban untuk masyarakat di Kota Bekasi ini," pungkasnya.

Sumber: