Kemendagri Endus Kerawanan Harga Pangan, Jokowi: Tolong BLT Jangan Buat Beli Pulsa

JAKARTA, DISWAY.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah untuk intensif memonitor stabilitas harga pangan dan energi di daerahnya masing-masing. 

Upaya ini sebagai respons atas perang Rusia-Ukraina yang telah berdampak ke berbagai sektor, termasuk gangguan stabilitas ekonomi di dunia.

Di tengah situasi dunia yang telah menjadi kampung global, perang antara Rusia-Ukraina telah berdampak pada pola rantai ketersediaan dan permintaan pangan dan energi di banyak negara, termasuk Indonesia.

BACA JUGA:48.656 Pemudik Tinggalkan Gilimanuk Menuju Jawa, Truk dan Mobil Pribadi Mendominasi  

”Akibatnya, kondisi ini menimbulkan berbagai gangguan, termasuk pada stabilitas ekonomi dunia. Bahkan, di beberapa negara sudah terjadi inflasi serta kenaikan harga pangan dan energi,” terang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dalam keterangan yang diterima. 

Ditambahkannya, bila Indonesia turut terdampak, maka otomatis akan berpengaruh ke seluruh daerah. 

Karena itu, dirinya menekankan, kepala daerah harus intensif memonitor stabilitas harga pangan dan energi di daerahnya. Hal tersebut dilakukan dengan menerapkan langkah yang cerdas untuk menjaga stabilitas harga-harga tersebut.

BACA JUGA:Jokowi Acungkan 3 Jari ke Masyarakat Usai Bagikan BLT Minyak, Roy Suryo: Semoga Bukan Soal Periode Ya  

Sebagai informasi, saat ini di setiap daerah telah terbentuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda). 

Pembentukan tersebut didasarkan pada Surat Edaran Mendagri Nomor 511.2/3149/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah.

”Oleh karena itu, saya berharap agar kepala daerah dapat terus secara intensif untuk berkomunikasi dan mengendalikan penuh Satgas Pangan tersebut,” pintanya.

BACA JUGA:Kabar Baik! Kemensos Siap Salurkan BLT Minyak Goreng kepada Masyarakat, Begini Ritmenya

Sementara itu, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) utuk tidak membelanjakan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng untuk membeli pulsa telekomunikasi.

Sumber: