Badai PHK Dampak Kebijakan Tarif Trump Dibeberkan KSPI, 3 Bulan 50 Ribu Buruh

Bahkan, dalam beberapa kasus, perusahaan memilih menutup operasionalnya.

BACA JUGA:92 Ribu Penumpang Tiba di Bandara Soekarno-Hatta H+5 Lebaran

BACA JUGA:1.584 Pemudik Asal Yogyakarta dan Sekitarnya Kembali ke Jabodetabek Dilepas Menhub

Perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tekstil, garmen, sepatu, elektronik, dan makanan-minuman umumnya adalah milik investor asing, bukan domestik. 

Untuk itu, jika situasi ekonomi tidak menguntungkan, investor asing dengan mudah bisa memindahkan investasinya ke negara lain yang memiliki tarif lebih rendah dari Amerika. 

Sebagai contoh, sektor tekstil kemungkinan akan pindah ke Bangladesh, India, atau Sri Lanka yang tidak terkena kebijakan tarif dari AS.

Namun tidak semua investor asing akan hengkang, investor dari Taiwan, Korea, dan Hongkong, yang selama ini mendominasi sektor tekstil di Indonesia, mungkin akan tetap memproduksi di Indonesia, tetapi dengan brand atau merk dari negara lain seperti Sri Lanka. 

BACA JUGA:WOW! Cuma Nonton Video dan Main Game Dibayar Saldo DANA Gratis Rp565.000 dari Aplikasi Penghasil Uang, Jangan sampai Kehabisan

BACA JUGA:4,4 Juta Kendaraan Lewati Tol Tangerang-Merak, Cikopo–Palimanan dan Jombang–Mojokerto

Meskipun demikian, bukan berarti mereka tidak akan melakukan PHK, justru PHK menjadi langkah paling mudah untuk menekan biaya operasional.

Menyikapi situasi ini, KSPI dan Partai Buruh menyampaikan sejumlah langkah yang harus segera diambil oleh pemerintah. 

Pertama, perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK yang bertugas mengantisipasi terjadinya PHK, memastikan hak-hak buruh dipenuhi, dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, termasuk mendorong re-negosiasi dengan Amerika Serikat.

Usulan pembentukan Satgas PHK ini telah disampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI dan mendapat respon positif.

Selanjutnya, pemerintah harus segera melakukan re-negosiasi perdagangan dengan AS. 

Selain itu juga meminta agar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2023 harus segera dicabut dalam waktu dekat. Jika tidak, impor akan makin tak terkendali, produk dijual murah, dan pasar dalam negeri terancam. 

Sumber: