Periode Triwulan 2025, BP3MI Cegah Keberangkatan Ratusan PMI Ilegal

TANGERANG, DISWAY.ID-- Selama tiga bulan awal di tahun 2025, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) berhasil mencegah keberangkatan ratusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) unprosedural.

"BP3MI Banten bekerjasama dengan Imigrasi Bandara Soetta dan Polresta Bandara Soetta sudah berhasil melakukan pencegahan sebanyak 690 orang," ujar Kepala BP3MI Banten, Budi Novijanto, Sabtu, 12 April 2025.

BACA JUGA:Menteri Karding Tindaklanjuti Kasus PMI di Dubai Dipaksa Jadi PSK, 7 Dipulangkan ke Indonesia

BACA JUGA:PMI Meninggal di Kamboja Diduga Jadi Korban TPPO, Menteri Karding Turun Tangan

Budi mengatakan, ratusan pekerja yang didominasi laki-laki tersebut dicegah keberangkatannya lantaran tidak memiliki kelengkapan dokumen untuk bekerja di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Dari total 690 orang itu, ada sekitar 10 persen tujuan ke Eropa. Sisanya Asia Tenggara terutama ke Kamboja dan Timur Tengah," katanya.

Menurut Budi, dari ratusan orang yang berhasil dicegah itu, terbanyak dijanjikan untuk bekerja sebagai operator di wilayah Asia Tenggara dengan diimingi gaji yang berbeda-beda tiap orangnya.

BACA JUGA:Moraturium PMI Dicabut, PKB Ingatkan Pemerintah: Devisa Tak Sebanding dengan Nyawa

BACA JUGA:Kecelakaan Kerja hingga Alami Koma, KemenP2MI Beri Perawatan dan Pulangkan PMI dari Korsel

"Jadi untuk yang Asia Tenggara Itu mereka dijanjikan sebagai operator komputer, ada juga yang memang dijanjikan sebagai pekerja di perkantoran. Sedangkan untuk yang di Timur Tengah itu lebih banyak sebagai asisten rumah tangga," jelasnya.

Budi menambahkan, saat ini pihaknya pun telah memulangkan ratusan pekerja ilegal tersebut ke kampung halamannya masing-masing, yang difasilitasi oleh pihaknya dan ada pula yang memilih untuk pulang secara mandiri

BACA JUGA:Menteri P2MI Sebut 70 Persen PMI Ilegal yang Bekerja di Timur Tengah Adalah Perempuan

BACA JUGA:Tiba di Bandara Soetta, Menteri Karding Pulangkan 193 PMI Ilegal dari Arab Saudi

"Tugas kita ini melakukan perlindungan dan salah satu kewajibannya adalah membantu kepulangan PMI yang bermasalah ini ke daerah asalnya. Setelah dilakukan pendataan, mayoritas dari mereka berasal dari Jawa Barat, NTT, NTB, dan Jawa Tengah," ungkapnya.

Sumber: