PDIP Irit Bicara Soal Polemik Ijazah Palsu Jokowi, Pengamat Politik: Ini Soal Kepantasan

Polemik mengenai ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat ke publik, namun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkesan irit bicara menanggapi isu tersebut. -Disway/Anisha Aprilia -
JAKARTA, DISWAY.ID - Polemik mengenai ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat ke publik, namun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkesan irit bicara menanggapi isu tersebut.
Pengamat politik Agung Baskoro dari Trias Politika Strategis memberikan pandangannya terkait sikap PDIP yang terlihat berhati-hati.
Menurut Agung Baskoro, PDIP dikenal konsisten dalam mendukung pencalonan Jokowi sejak dirinya menjabat sebagai walikota, kemudian gubernur, hingga terpilih menjadi Presiden dua periode.
BACA JUGA:PHU Kemenag Pastikan Tidak Adanya Potensi Jemaah Haji Ilegal
BACA JUGA:Terapkan Budaya Kerja Positif, Cara Kilang Pertamina Kelola SDM-nya
"Retusional kita tahu PDIP ini memang yang konsisten mencalonkan Presiden, Jokowi mulai sejak walikota, kemudian Gubernur dan 2 periode menjadi Presiden," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin 28 April 2025.
Agung menilai bahwa mempermasalahkan ijazah Jokowi akan terasa kurang tepat mengingat PDIP merupakan partai yang sejak awal mendukung pencalonan Presiden Jokowi.
"Sehingga ketika mempermasalahkan soal Ijazah sepertinya kurang elok kurang tepat," ucapnya.
BACA JUGA:Jadwal Pendaftaran Masuk STAN 2025 dan Syarat Lengkapnya, Cek Rata-Rata Nilai Rapor
BACA JUGA:Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Ditanggapi Kadin: Pertimbangkan Kembali
Menurutnya, PDIP menjadi salah satu Institusi yang menyongkong pencalonan Jokowi yang sedikit banyak sudah memastikan bahwa soal ijazah ini tidak masalah.
"Jadi ini soal kepantasan saja," terangnya.
Dia juga menjelaskan bahwa PDIP, yang berperan sebagai mitra kritis dan strategis pemerintah, tengah fokus pada upaya mendukung keberhasilan program-program pemerintah.
"Ketika PDIP bersuara lantang kencang soal ijazah, sedikit banyak di khawatirkan eksesnya bisa mengganggu konsentrasi pemerintah untuk membuat stabilitas nasional terkontrol," ujar Agung Baskoro.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: