KPK Kritik Sejumlah Ketentuan UU BUMN yang Batasi Pengusutan Kasus Korupsi

JAKARTA, DISWAY.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons soal disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tetang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto memberi tanggapan secara kritis terhadap sejumlah ketentuan dalam UU tersebut.

“KPK memaknai ada beberapa ketentuan yang dianggap akan membatasi kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang terjadi di BUMN,” ujar Setyo Rabu, 7 Mei 2025.

BACA JUGA:Simak Link dan Cara Daftar UM UGM 2025, Segini Biaya Pendaftarannya

BACA JUGA:Langsung Cair! Rincian Tabel Pinjaman KUR Mandiri Plafon Rp100 Juta Tenor 36 Bulan, Syarat Pengajuan Mudah dan Terpercaya

Dalam hal ini, KPK menyoroti keberlakuan Pasal 9G UU BUMN yang menyatakan Anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.

Menurut KPK, ketentuan tersebut kontradiktif dengan ruang lingkup penyelenggara negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2 angka 7 beserta Penjelasannya dalam UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Setyo menjelaskan keberadaan UU 28/1999 merupakan hukum administrasi khusus berkenaan dengan pengaturan penyelenggara negara, yang bertujuan untuk memerangi KKN.

BACA JUGA:Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Satelit Kemenhan, Salah Satunya Purnawirawan TNI

BACA JUGA:Ambil Bonus Saldo DANA Gratis Rp666.000 Lewat Aplikasi Tercepat Mei 2025, Langsung Dibayar ke Dompet Elektronik

“Maka, sangat beralasan jika dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi berkenaan dengan ketentuan penyelenggara negara KPK berpedoman pada UU Nomor 28 Tahun 1999,” ucap Setyo.

Dalam penjelasan Pasal 9G UU BUMN telah dirumuskan ketentuan yang berbunyi: 'Tidak dimaknai bahwa bukan merupakan penyelenggara negara yang menjadi pengurus BUMN statusnya sebagai penyelenggara negara akan hilang.

Setyo mengatakan bahwa ketentuan tersebut dapat dimaknai status penyelenggara negara tidak akan hilang ketika seseorang menjadi pengurus BUMN.

“Dengan demikian, KPK berkesimpulan bahwa Anggota Direksi/Dewan Komisaris/Dewan/Pengawas BUMN tetap merupakan Penyelenggara Negara sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999,” tegas Setyo.

Sumber: