10 Ribu Buruh Panasonic Global Terancam PHK, Said Iqbal: Antisipasi Dampak ke Pekerja Indonesia

10 Ribu Buruh Panasonic Global Terancam PHK, Said Iqbal: Antisipasi Dampak ke Pekerja Indonesia

Panasonic Holdings mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10 ribu karyawannya secara global.-dok disway-

JAKARTA, DISWAY.ID - Panasonic Holdings mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10 ribu karyawannya secara global.

Separuh dari jumlah tersebut akan dilakukan di Jepang, sementara sisanya menyasar tenaga kerja Panasonic di luar negeri.

Menanggapi hal ini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan kekhawatiran atas potensi dampak kebijakan global ini terhadap Pekerja Panasonic di Indonesia. 

BACA JUGA:Heboh Macron Presiden Perancis Diduga Sembunyikan Kantong Kokain Saat ke Ukraina

BACA JUGA:Cepat! Klaim 8 Kode Redeem FC Mobile Terbaru, Senin 12 Mei 2025

“Sampai saat ini memang belum ada pengumuman resmi mengenai PHK di Indonesia. Namun, kita tidak bisa menutup kemungkinan akan adanya PHK, terutama bagi pekerja kontrak dan sebagian kecil pekerja tetap,” ujarnya.

Said Iqbal menyebut, saat ini terdapat sekitar 7.000 hingga 8.000 pekerja Panasonic di Indonesia yang tersebar di tujuh pabrik, yaitu dua di DKI Jakarta, dua di Bekasi, satu di Bogor, satu di Pasuruan, dan satu di Batam.

Jenis industri yang dijalankan meliputi pabrik baterai, alat kesehatan, peralatan rumah tangga, hingga distribusi elektronik bermerek Panasonic.

BACA JUGA:45 Ucapan Selamat Hari Raya Waisak 2025 Penuh Pesan Kedamaian dan Kebijaksanaan

BACA JUGA:Kapuspen TNI Ungkap Pengerahan Prajurit ke Kejati dan Kejari Bagian dari Kerja Sama Resmi

“Buruh Panasonic di Indonesia saat ini diliputi kekhawatiran. Jangan sampai kebijakan PHK global dijadikan alasan untuk melakukan PHK massal di Indonesia, apalagi terhadap pekerja yang statusnya kontrak atau outsourcing. Pemerintah harus segera bertindak, jangan menunggu gejolak,” tegasnya.

KSPI dan Partai Buruh mendesak pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah di lokasi pabrik untuk segera melakukan langkah antisipasi.

Langkah tersebut termasuk membuka dialog dengan manajemen Panasonic dan serikat pekerja untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak buruh.

BACA JUGA:Daftar 41 Hakim Dimutasi MA, Mulai Pengadilan Tinggi Hingga Negeri: Ada Nama Eks Dewas KPK Albertina Ho

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads