Luhut Ungkap Pemodal yang Akan Kelola Pulau di Aceh Singkil, Ternyata Sosok Sultan Arab!

JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, membongkar rencana besar yang sempat dibicarakan di kalangan elit pemerintahan.

Menurutnya, Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA), Mohamed bin Zayed (MBZ) tertarik membangun resor mewah di pulau-pulau eksotis di Aceh Singkil.

“Waktu itu saya bilang ke Gubernur Aceh, supaya diakomodasi. MBZ itu pengin punya satu resor yang bisa dia tinggali. Mereka sudah meninjau langsung, pulaunya bagus banget. Ada kawasan seperti rawa, tapi yang indah dan masih alami, dengan macam-macam satwa,” kata Luhut, blak-blakan dikutip dari potongan video yang beredar di media sosial saat ia diwawancarai media. 

Pulau yang disebut-sebut memiliki keindahan dan kekayaan hayati luar biasa ini ternyata masuk dalam wilayah yang saat ini masih disengketakan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Keempat pulau yang dimaksud adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.

BACA JUGA:4 Pemain Timnas Indonesia Senior Dipanggil ke Piala AFF U-23 Bikin Malaysia Ketar-ketir, STY Bimbang Gantikan Branko Ivankovic

Sebelumnya, polemik kepemilikan wilayah ini mengundang perhatian Komisi II DPR RI.

Menurut anggota Komisi II, Rifqi, DPR bahkan membuka opsi untuk merevisi Undang-undang Pemerintahan Aceh dan Sumatera Utara demi memperjelas status administratif keempat pulau tersebut.

“Jika diperlukan, revisi UU akan dilakukan. Tujuannya jelas: untuk memastikan keempat pulau itu masuk wilayah administratif mana,” ujar Rifqi, Minggu, 15 Juni 2025.

BACA JUGA:Puluhan Jet Tempur Israel Kembali Serang Iran, Markas Pertahanan Dibombardir!

Ia menegaskan bahwa kepastian wilayah sangat penting untuk perencanaan pembangunan, penggunaan anggaran daerah (APBD), dan status kependudukan masyarakat setempat.

Rifqi juga mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah membentuk Tim Rupa Bumi yang terdiri dari 10 kementerian/lembaga untuk menyelesaikan sengketa ini.

BACA JUGA:Nasabah BRI Prabumulih Nikmati Kemudahan dan Keuntungan Melalui Aplikasi BRImo

Tim ini diketuai langsung oleh Mendagri Tito Karnavian.

“Hasil kerja tim ini akan menjadi acuan. Jika ada evaluasi lanjutan, Komisi II akan memanggil Mendagri dan para kepala daerah yang terlibat,” jelasnya.

Sumber: