bannerdiswayaward

Wamendagri Minta Pemda Percepat Penyaluran Dana Otsus dan Perkuat Program Pembangunan di Papua

Wamendagri Minta Pemda Percepat Penyaluran Dana Otsus dan Perkuat Program Pembangunan di Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pemerintah daerah (Pemda) di Papua untuk mempercepat penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) serta memperkuat pelaksanaan program-program pembangunan nasional di wilayah tersebut-Dok. Kemendagri-

JAKARTA, DISWAY.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pemerintah daerah (Pemda) di Papua untuk mempercepat penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) serta memperkuat pelaksanaan program-program pembangunan nasional di wilayah tersebut.

Ia menekankan bahwa keterlambatan penyaluran dana Otsus berdampak langsung terhadap terhambatnya pelaksanaan berbagai program pembangunan di daerah.

BACA JUGA:Mirip Seperti Aceh dan Sumut, Wamendagri Sebut Ada 43 Pulau di Indonesia Masih Sengketa

BACA JUGA:Aceh Selesai, Kini Muncul Sengketa 13 Pulau Trenggalek vs Tulungagung! Ini Respons Kemendagri

Dalam rapat koordinasi bersama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Ribka meminta para kepala daerah memberikan perhatian serius terhadap proses percepatan penyaluran dana Otsus, termasuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi.

“Kami akan lihat kira-kira penyumbatannya di mana. Apakah ada di tingkat pusat atau keterlambatan dari daerah yang menyebabkan sehingga dana otonomi khusus ini tidak cepat turun ke daerah atau turun ke masyarakat. Untuk [itu] dilakukanlah percepatan-percepatan pembangunan di daerah,” ujarnya di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung A, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa 24 Juni 2025. 

Lebih jauh, Ribka menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus selaras dengan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebutkan, keberhasilan sejumlah program memerlukan dukungan penuh dari kepala daerah, khususnya terkait kesiapan lahan dan koordinasi lintas sektor.

Beberapa program yang dimaksud di antaranya pembangunan 3 juta rumah, cek kesehatan gratis, dan program Sekolah Rakyat. “Kemudian nanti program ini akan dibiayai seluruhnya oleh Bapak Presiden melalui Kementerian Pendidikan. Ini beberapa yang harus kita percepat,” jelas Ribka.

BACA JUGA:Kemendagri Temukan Bukti Baru terkait Polemik Kepemilikan 4 Pulau Sengketa Aceh-Sumut

Selain itu, Ribka juga menekankan pentingnya peran Papua dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. “Kalau kita tetap [memberikan] kontribusi yang baik, itu pasti akan mempengaruhi persentase secara nasional,” ucapnya.

Dalam arahannya, Ribka juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis riset sebagai landasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Papua. Ia menilai integrasi riset di sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan merupakan kunci untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Ia juga menegaskan, para kepala daerah harus memiliki kemampuan manajerial yang kuat dalam mengelola perubahan serta mengawal implementasi program prioritas.

“Sedikit demi sedikit kita kerjakan tetapi akan memberikan kontribusi yang besar. Sesungguhnya progres perubahan yang dilakukan itu tidak langsung besar. Dari sebuah langkah yang kecil itu akan membuat perubahan yang besar,” tandasnya.

BACA JUGA:Harga Mati! Muzakir Manaf Tegaskan 4 Pulau yang Dialihkan Mendagri Milik Aceh: Ada Buktinya Kuat

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads