Kementerian Ajukan Tambahan Anggaran Fantastis, Ini Penjelasan Para Menteri

JAKARTA, DISWAY.ID-- Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara mengusulkan tambahan anggaran besar dalam rapat bersama Badan anggaran (Banggar) DPR RI untuk tahun 2026. 

Usulan tersebut disampaikan karena dinilai pagu indikatif yang diberikan masih jauh dari kebutuhan riil untuk menjalankan program-program prioritas nasional.

BACA JUGA:Lirik Lagu BTTF - NCT DREAM Lengkap Makna dan Terjemahan, Mengenang Perjalanan Member

BACA JUGA: Sekjen Kemendagri Tekankan Pentingnya Pemda Aceh Lakukan Terobosan Kreatif untuk Perkuat PAD

Plt. Jaksa Agung Muda, Dr. Narendra Jatna, menyampaikan bahwa pada 2026, Kejaksaan RI hanya menerima pagu indikatif sebesar Rp8,96 triliun. 

Namun, berdasarkan kebutuhan riil, Kejaksaan mengusulkan anggaran Rp27,49 triliun, yang terdiri dari Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp2,19 triliun dan Program Dukungan Manajemen Rp25,29 triliun.

Sementara itu, Menko Polhukam Budi Gunawan juga menyampaikan keberatan terhadap rendahnya pagu anggaran. 

Dari pagu indikatif Rp126,5 miliar, Kemenko Polhukam mengusulkan anggaran sebesar Rp728,8 miliar.

BACA JUGA:Jadwal Bioskop Trans TV Hai Ini 9 Juli 2025 Lengkap Sinopsis, Hiburan Gratis Selepas Kerja

BACA JUGA:MK Tunggu Respons DPR RI Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

"Saat ini belum terdapat alokasi untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan,  padahal fungsi ini merupakan inti peran Kemenko sebagai pengampu operasional lintas sektor maupun kementerian dan lembaga. Menyadari ketimpangan antara mandat strategis dan ketersediaan anggaran, kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp728,8 miliar," kata Budi dalam rapat Banggar.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, juga mengusulkan tambahan Rp100,6 miliar dari pagu indikatif sebesar Rp124,6 miliar.

"Kami dalam rangka untuk mencapai seluruh program yang ingin kami lakukan di 2026, kami kembali mengusulkan kepada Saudara Saudara Pimpinan agar belanja non-operasional dan juga belanja modal kiranya dapat ditambahkan sejumlah Rp 100,609 miliar untuk menambahi pagu anggaran," kata Yusril.

Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengusulkan tambahan anggaran Rp200 miliar untuk proyek strategis nasional.

Sumber: