Menengok Koperasi Desa Merah Putih di Blok M Hub: Berharap Cuan di Titik Nongkrong Anak Jaksel

JAKARTA, DISWAY.ID - Koperasi Desa/Kelurahan baru diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin 21 Juli 2025 kemarin.

Total sebanyak 80.081 unit Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih kini sudah mulai beroperasi.

BACA JUGA:Kejaksaan RI Lanjutkan Proses Pengalihan Pengelolaan 59 Rupbasan dari Kementerian Imipas

BACA JUGA:Kopdes Merah Putih, Wujudkan Kemerdekaan Sejati Melalui Pemerataan Ekonomi

Salah satu dari unit Kopdes/Kel Merah Putih tersebut adalah Koperasi Merah Putih Melawai, yang terletak di area Blok M Hub, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan Disway pada Selasa 22 Juli 2025, unit Koperasi tersebut juga sudah mulai didatangi oleh pengunjung yang datang untuk berbelanja. Kendati sudah mulai banyak dikunjungi, Ketua Kopdes/Kel Merah Putih Melawai Blok M Paiman, mengungkap bahwa pihak Koperasi masih melakukan pengawasan terhadap tingkat penjualan Koperasi Merah Putih Melawai terlebih dahulu untuk menentukan kelanjutan Koperasi tersebut.

“Karena kalau di Blok M yang dateng belanja kan yang merupakan pengunjung Blok M, beda sama Kopdes yang di pinggir jalan. Jadi kalau di Blok M penjualannya tidak mencapai target, ya kita nanti pindah tempat,” jelas Paiman. Lebih lanjut, Paiman juga menambahkan bahwa pihak unit Koperasi Merah Putih Melawai juga masih harus menunggu hingga tiga bulan kedepan terlebih dahulu untuk bisa menentukan target prioritas Koperasi.

“Karena kan baru diresmikan kemarin, jadi saat ini kami masih menunggu dulu perkembangannya sampai 3 bulan ke depan untuk menentukan target serta prioritas tadi sekaligus laporan ke pusat. Untuk sekarang belum ada,” jelas Paiman kepada Disway.

Koperasi Merah Putih Masih jadi Kekhawatiran

Di sisi lain, sejumlah Ekonom serta Pengamat Ekonomi masih mengungkapkan kekhawatirannya akan keberadaan Kopdes/Kel Merah Putih ini. Pasalnya, pelaksanaan Kopdes/Kel Merah Putih ini juga turut menghadapi risiko ekonomi yang besar, yang berpotensi menambah beban pada sektor perbankan dan pemerintah desa.

Selain itu menurut Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Dyah Ayu, diperkirakan ada risiko gagal bayar yang dapat mencapai Rp 85,96 triliun selama enam tahun masa pinjaman, yang sangat membebani pemerintah desa sebagai penanggung jawab.

“Biaya kesempatan ini menggambarkan kerugian besar yang ditanggung oleh perbankan karena lebih memilih untuk mendanai koperasi ini alih-alih menempatkan dana mereka pada investasi yang lebih menguntungkan,” papar Dyah.

BACA JUGA:Program SPHP Beras Kembali Disalurkan Lewat Bulog, Kopdes Merah Putih Resmi Jadi Mitra

BACA JUGA:Kemenkop Pastikan Data Akurat untuk Sukseskan Kopdes Merah Putih, Targetkan Pengentasan Kemiskinan Desa

Lebih lanjut, Dyah juga menambahkan bahwa bahwa kebijakan ini berpotensi merugikan perekonomian nasional berupa penurunan PDB sebesar Rp 9,85 triliun dan pengurangan pendapatan masyarakat hingga Rp10,21 triliun.

Sumber: