Benarkah Badai PHK Masih Terjadi? Kemenperin Bongkar Fakta Sebenarnya di Balik Industri Manufaktur!
Benarkah Badai PHK Masih Terjadi? Kemenperin Bongkar Fakta Sebenarnya di Balik Industri Manufaktur!-Istimewa-
JAKARTA, DISWAY.ID-- Ditengah-tengah ketidakpastian perekonomian global, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, kelas menengah Indonesia menyusut hingga 9,5 juta orang.
Menurut Shinta, kondisi ini juga turut mempengaruhi laju sektor industri di Indonesia, terutama di sektor manufaktur.
BACA JUGA:National Girlfriend Day 1 Agustus 2025, Cek Sejarah Lengkap Ucapan Romantis untuk Pasangan!
BACA JUGA:Mentan Beber Skandal 212 Merek Beras Oplosan: Premium, Tapi Broken 50 Persen!
Dalam hal ini, Shinta menjelaskan bahwa lebih dari 50 persen perusahaan yang disurvei mengaku telah mengurangi jumlah tenaga kerja, dan sebagian besar masih berencana melakukan pengurangan lanjutan.
Alhasil, situasi ini juga turut menjadi faktor dibalik peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masif.
Dilansir dari data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 42.385 tenaga kerja terdampak PHK sepanjang Januari hingga Juni 2025.
“Banyak perusahaan akhirnya memilih fokus pada efisiensi dibanding mengambil risiko ekspansi. Rekrutmen melambat, transformasi industri belum diimbangi oleh peningkatan keterampilan.
BACA JUGA:Cara Buat QR Code Pencairan BSU 2025 di Aplikasi Pospay, Jangan Sampai Lewat 3 Agustus
BACA JUGA:Berawal Dari Proyek Mahasiswa, Kumora Cookies Melejit Jadi UMKM Sukses Berkat Rumah BUMN BRI Jakarta
Ini menjadi alarm bagi sektor ketenagakerjaan," jelas Shinta dalam acara Dewas BPJS Menyapa Indonesia di Jakarta, pada Senin 28 Juli 2025.
Tanggapan Kemenperin
Menanggapi pernyataan Ketua Umum Apindo tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah pernyataan yang menyebutkan bahwa gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih terus terjadi di sektor industri manufaktur.
"Narasi soal badai PHK di industri manufaktur perlu dilihat secara proporsional dan berbasis data akurat," tegas Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: