TKDN Bakal Direformasi! Pengusaha Cemas, Kemenperin Tetap Lanjutkan Rencana

Meski demikian, Alexandra tak menampik bahwa ada pembahasan soal kemungkinan pelonggaran TKDN untuk beberapa sektor, namun ditegaskannya bahwa perubahan ini bersifat menyeluruh, bukan hanya untuk merespons permintaan AS.

Tak Semua Diuntungkan Reformasi TKDN

Rencana reformasi TKDN ini mendapat sorotan tajam dari kalangan pengusaha.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani, mengungkapkan kekhawatiran bahwa beberapa sektor industri dalam negeri bisa terdampak negatif.

BACA JUGA:Tom Lembong Resmi Bebas, Disambut Istri dan Anies saat Keluar dari Rutan Cipinang

BACA JUGA:Firman Soebagyo: Karhutla Terjadi Setiap Tahun, Solusinya Perlu Lembaga Seperti IBAMA Brasil

"Memang ada beberapa kekhawatiran dari industri. Tidak semua akan diuntungkan. Pasti ada yang jadi ‘losers’. Ini yang sedang kami pelajari bersama pemerintah," kata Shinta dalam konferensi pers, Selasa 29 Juli 2025.

Kekhawatiran itu mencuat setelah disepakatinya Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan AS.

Salah satu poin dalam kesepakatan ini adalah pembebasan syarat TKDN untuk beberapa produk asal AS, seperti alat kesehatan, perangkat TIK (teknologi informasi dan komunikasi), serta data center.

Padahal, menurut Shinta, sebagian besar produk AS sudah menikmati tarif masuk rendah, bahkan mendekati 0 persen.

Bila syarat TKDN juga dihapus, maka persaingan bisa menjadi tidak seimbang dan berpotensi memukul industri dalam negeri.

BACA JUGA:CATAT! Ini Cara Penulisan HUT ke-80 RI yang Baik dan Benar, Perhatikan Baik-Baik

BACA JUGA:Yusril: Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong Sesuai UUD 1945 dan UU Darurat 1954

Apindo Usulkan TKDN Berbasis Insentif, Bukan Sanksi

Meskipun mengkritisi, Apindo tetap mendukung konsep TKDN. Namun, Shinta menilai implementasinya harus dilakukan bertahap dan berbasis insentif, bukan sanksi.

"Kalau local content itu jelas dibutuhkan. Tapi apakah semua industri sudah siap? Belum tentu. Harus ada roadmap dan pendekatan insentif, bukan beban tambahan," tegasnya.

Sumber: