Muzani Ungkap Kenapa Amandemen UUD 1945 Bukan Solusi Instan

Muzani Ungkap Kenapa Amandemen UUD 1945 Bukan Solusi Instan

Ketua MPR RI Ahmad Muzani tanggapi viralnya aksi joget anggota DPR dalam sidang tahunan.--Anisha Aprilia

JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa amandemen UUD 1945 bukanlah solusi instan atas berbagai permasalahan bangsa.

Ia menjelaskan bahwa proses amandemen harus dilakukan dengan kehati-hatian, termasuk melalui proses panjang dan transparansi publik.

"Amandemen bukanlah solusi instan untuk setiap masalah. Ia harus melalui sebuah proses panjang. Ia harus melalui sebuah proses transparansi, Masyarakat harus mengetahui setiap langkah dan alasan di balik usulan perubahan tersebut," kata Muzani dalam pidatonya peringatan Hari Konstitusi di MPR RI, Senin, 18 Agustus 2025 malam.

"Ia juga harus partisipatif. Seluruh elemen bangsa, dari akademisi, tokoh masyarakat hingga rakyat bisa terlibat dalam proses amandemen tersebut," lanjutnya.

BACA JUGA:Muzani Bantah Masa Jabatan Presiden Bertambah Jadi 8 Tahun

Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra itu menuturkan bahwa Amandemen harus berlandaskan pada konsensus atau kesepakatan yang luas, serta mencakup banyak kalangan.

"Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh didasarkan kepada keinginan sekelompok orang atau segelintir orang saja. Melainkan harus mencerminkan kesepakatan dari semua elemen bangsa," katanya.

Karena itu, ia menyebut MPR RI memiliki tanggung jawab besar sebagai penjaga konstitusi agar tetap utuh, relevan, dan menjadi pedoman tertinggi bagi seluruh rakyat Indonesia.

BACA JUGA: Di Sidang Tahunan MPR, Muzani Sebut Korupsi Nodai Ruh Kemerdekaan

Ia berharap, dengan kajian yang obyektif dan mendalam, MPR mampu mencegah lahirnya kebijakan yang berpotensi merusak tatanan hukum maupun semangat konstitusi.

Selain itu, MPR juga memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan perubahan UUD 1945, yang menurutnya merupakan kewenangan luar biasa.

Dia pun menganalogikan MPR RI ini sebagai arsitek sistem ketatanegaraan yang berperan memegang tanggung jawab penuh untuk memastikan rumah kebangsaan tetap kokoh dan relevan.

"Namun, kewenangan ini harus digunakan dengan sangat hati-hati dan bijaksana," jelas dia.

 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads