Sri Mulyani Diganti Purbaya, Mampukah Ekonomi RI Tembus 8%?

JAKARTA, DISWAY.ID - Sri Mulyani Indrawati kini digantikan Purbaya Yudhi Sadewa, dan diharapkan mampu mendorong perekonomian Indonesia ke arah lebih maju. 

Pergantian posisi pimpinan dalam lingkup Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut sontak menarik perhatian banyak pihak.

Salah satu pertanyaan besar yang muncul dari pergantian ini adalah apakah Indonesia berlari ke pertumbuhan 8 persen.

BACA JUGA:IHSG Anjlok Usai Reshuffle, Menkeu Purbaya Pengganti Sri Mulyani Yakin Ekonomi Bakal Pulih dalam 2 Pekan

Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Jakarta, Achmad Nur Hidayat, pertanyaan ini muncul karena pergantian nakhoda terjadi ketika ekonomi masih bertahan di kisaran lima persen dan ekspektasi sosial tengah meninggi. 

"Publik menginginkan program prioritas dipacu dari industrialisasi dan hilirisasi hingga Makan Bergizi Gratis (MBG), namun pada saat yang sama menuntut disiplin defisit," jelas Achmad ketika dihubungi oleh Disway, pada Selasa 9 September 2025.

Menurutnya, di sinilah letak permasalahannya.

Dalam hal ini, latar belakang Purbaya yang selama ini identik dengan stabilitas sistem keuangan juga turut menjadi sorotan, terutama mengingat dampaknya ke arah kebijakan fiskal ke depannya agar selaras dengan visi pertumbuhan delapan persen.

BACA JUGA:Profil dan Rekam Jejak Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Pengganti Sri Mulyani yang Punya Karier Cemerlang

"Target 8 persen adalah lompatan struktural, bukan sekadar akselerasi siklus. Untuk mencapainya, mesin fiskal harus ditata ulang. Penerimaan negara perlu naik secara kredibel, belanja harus bergeser dari yang habis pakai menuju yang menambah produktivitas, dan ekosistem manufaktur harus kembali menjadi mesin TFP," pungkas Achmad.

Lebih lanjut, Achmad juga menambahkan bahwa walaupun Purbaya membawa modal penting berupa ketenangan sistemik dari pengalamannya di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), modal tersebut baru menjadi jawaban jika diterjemahkan ke dalam arsitektur fiskal yang presisi, komunikatif, dan konsisten.

"Kita perlu jernih soal posisi. Purbaya sebelumnya adalah Ketua Dewan Komisioner LPS, bagian kecil dari stabilitas sistem keuangan. Tolok ukur kinerja yang relevan berasal dari mandat LPS, penjaminan simpanan dan resolusi bank—bukan dari kebijakan mikroprudensial OJK atau kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia. Namun, tugas Menkeu melampaui stabilitas keuangan," tambahnya.

BACA JUGA:Kenapa Sri Mulyani Diganti Purbaya? Mensesneg Ungkap Alasan Prabowo

INDEF Prediksi Akan Ada Masalah Rumit

Di sisi lain, Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan justru menilai bahwa ke depannya, Purbaya akan menghadapi masalah yang rumit di masa kepemimpinannya sebagai Menkeu.

Sumber: